Terhalangnya Hak-hak Hukum dan Kemanusiaan Tersangka dalam Praperadilan - REPUBLIKPOS.COM
Opini

Terhalangnya Hak-hak Hukum dan Kemanusiaan Tersangka dalam Praperadilan

Foto: istimewa

Oleh;
Dahlan Pido, SH., MH
Advokat Senior

Kami Tim Kuasa Hukum Ust. Yahya Waloni sudah mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan, ini hak kami Tim kuasa hukum sesuai KUHAP untuk melakukan pengujian terhadap penahanan kepada Ust. Yahya Waloni.

Oleh karena itu kami Tim kuasa hukum mendatangi Kantor Ciber Crime Bareskrim (Siber Mabes Polri) di lantai 15 pada hari Jumat tanggal 10/9/2021, terkait dengan adanya Surat Pencabutan salah satu Kuasa Hukum Ust. Yahya Waloni.

Tim Kuasa Hukum Ust. Yahya Waloni mengklarifikasi adanya surat pencabutan salah seorang kuasa hukum kepada pihak Bareskrim (Siber Polri), padahal kami Tim kuasa hukum totalnya berjumlah 30 orang, namun yang dicabut kuasa hukumnya oleh pihak terdakwa hanya satu orang yang kebetulan sebagai koordinator tim, kata salah seorang Tim Kuasa Hukum / Dahlan Pido, SH., MH.

Bahwa kedatangan kami ke Bareskrim tujuannya ingin bertemu dengan klien kami Ust. Yahya Waloni, namun respon dari petugas Bareskrim Cyber Crime (Siber Polri) tidak sesuai harapan, padahal KUHAP telah mengatur bagaimana Advokat itu bisa melakukan koordinasi dengan kliennya.

Hak ini kami alami dari pelayanan oknum Bareskrim/Siber Mabes Polri pada pagi Jumat tanggal 10 September 2021, yang kami tanyakan terkait dicabutnya salah satu kuasa hukum Ust. Yahya Waloni oleh pihak terdakwa, Petugas Bareskrim tidak bisa memberikan keterangan rinci yang kami harapkan, pungkas Dahlan Pido.

Sebelum itu pihak Kami / Tim kuasa hukum telah menerima surat pencabutan kuasa hukum yang dikirim dari Bareskrim/Siber Mabes Polri, beberapa waktu sebelumnya.

Terkait surat pencabutan kuasa hukum tersebut, kami mencurigai karena adanya Praperadilan dari Tim Kuasa Hukum karena adanya penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai KUHAP, dan sebab itu kami datang ke kantor Bareskrim guna meminta penjelasan lebih rinci.

Surat pencabutan kuasa hukum yang dikirim Bareskrim tersebut bukan aslinya melainkan foto copy, kemudian surat tersebut dalam bentuk ketikan mesin, bagaimana mungkin Ust. Yahya Waloni bisa membuat surat pencabutan dengan mesin ketik didalam rumah tahanan ?

Lebih lanjut, bahwa keterangan dari istri terdakwa Ust. Yahya Waloni, pihaknya tidak tahu menahu terkait surat pencabutan kuasa hukum tersebut, dan mereka menerima surat itu sudah dalam bentuk surat yang sudah diketik, kemudian diserahkan kepada putra Ust. Yahya Waloni.

Dari peristiwa inipun, kami Tim kuasa hukum ingin bertemu dengan Tersangka Ust. Yahya Waloni tidak dipertemukan, dan terkesan dipersulit, ini ada apa ???

Hal yang di atas ini membuat Tim kuasa hukum Ust. Yahya Waloni melaporkan kejadian yang merugikan hak-hak hukum dan kemanusiaan klien ke Propam Mabes Polri, dengan harapan ada proses lebih lanjut guna tegaknya Kebenaran dan Keadilan.

Demikian penjelasan ke media oleh Advokat Senior (Dahlan Pido, SH., MH.), selaku salah satu Tim dari 5 orang yang mendatangi lantai 15, Ciber Crime Bareskrim (Siber Polri),
Sekian.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top