Pemberhentian Bupati Boalemo, Darwis Moridu; Itu Bermasalah - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
alterntif text
Nasional

Pemberhentian Bupati Boalemo, Darwis Moridu; Itu Bermasalah

Situasi persidangan kembali Pemberhentian Bupati Boalemo, Selasa (17/3/2021)

Republikpos, Jakarta – Pemberhentian sementara Bupati Boalemo, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian di gugat bersangkutan Darwis Moridu.

Persidangan kembali di gelar oleh PTUN Jakarta Jl. Pemuda Jakarta Timur, Selasa (17/3/2021).

Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli Dr Agus Riwanto dan Saksi Fakta H.Soewitno Kadji didampingi Pengacara Inggrid Bawias, dengan sidang dimulai pukul 10.00 wib.

Bupati Darwis Moridu meyakini
pemberhentian yang tertuang dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-3846 tahun 2020 tentang pemberhentian sementara Bupati Boalemo tersebut bermasalah.

Seperti diketahui Mendagri memutuskan memberhentikan sementara Darwis Moridu dari jabatannya sebagai Bupati Boalemo masa jabatan tahun 2017/2022 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Mendagri menunjuk Wakil Bupati Boalemo Anas Jusuf sebagai pelaksana tugas.

Soewitno Kadji salah satu saksi fakta di sidang di PTUN Jl. Pemuda Jakarta Timur  ini, mengatakan bahwa sidang ini sudah berlangsung sebanyak 5 kali dengan menghadirkan saksi-saksi termasuk saksi ahli.

Point utama adalah surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-3846 tahun 2020 tentang pemberhentian sementara Bupati Boalemo yang bermasalah,” ujarnya.

Terhadap kepala daerah Kabupaten Boalemo, undang undang pemerintah daerah nomor 23/2014 pasal 83 ayat (1) dan (2) ini tidak dapat diberlakukan kepada kepala daerah Boalemo.

Sebab kata dia, proses hukum yang dijalaninya saat ini tidaklah berhubungan samasekali dengan jabatannya atau perbuatan pidana tidak dilakukan dalam jabatannya sebagai kepala daerah.

Kejadian perbuatan pidana yang dilakukan ini sebelum ia menjabat sebagai kepala daerah, harusnya proses hukum atas perbuatan pidana ini dihentikan dulu atau dikesampingkan demi penegakan hukum,” paparnya.

Atas kepentingan negara karena jabatannya sebagai kepala daerah yang menjalankan tugas kenegaraan didaerah untuk kepentingan umum.

Seperti yang diatur dalam UU Kejaksaan nomor 16/2004 pasal 39 huruf c, tentang penghentian perkara oleh Kejaksaan Agung sebagai kuasa negara dalam penegakan hukum.

Sebagaimana formilnya diatur dalam peraturan Jaksa Agung nomor 15/2020 tentang penghentian penuntutan perkara pidana demi kepentingan umum.

Apalagi terdakwa juga sudah berdamai dengan keluarga Awis Idrus.

Saksi fakta Soewitno Kadji

Selanjutnya saksi fakta Soewito Kadji megungkapkan; bahwa sesuai fakta, Bupati Boalemo tidak melakukan kejahatan yang dimaksud dalam undang-undang no 23/2014 tentang penerintah daerah yang objeknya adalah gubernur wakilnya, walikota/wakilnya, bupati/wakilnya.

“Yang melanggar pasal 83 ayat melakukan kejahatan /perbuatan ; tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan perbuatan yang dapat memecahbelah bangsa kesatuan NKRI,” katanya.

Bahwa perbuatan kejahatan yang dilakukan Darwin moridu adalah perbuatan kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya sebelum ia menjabat sebagai bupati.

Dan perbuatan kejahatan tersbut tidak masuk dalam kriteria perbuatan kejahatan yang dimaksud oleh pasal 83 undang-undang 23/2014.

Sehingga sesuai fakta SK mendagri No. 131.75 tentang penonaktifan bupati boalemo berdasarkan undang-undang No. 23/2014 yang notabene merujuk pada pasal 83 ayat 1 dan 2, adalah merupakn kekeliruan yang nyata, dalam yurids formil, dan materiil.

Penerapan undang-undang No 23/2014 juga terhadap bupati yang tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan dalam masa jabatannya sebagai bupati.

Maka terhadap SK mendagri telah terjadi suatu kekeliruan terhadap jabatan bupati yang dimiliki oleh Darwis Moridu yang dimilikinya pada taken 2017.

Adalah eror in personal terhadap jabatan yang dimiliki olh Darwis Moridu , yang notabene sesuai fakta bahwa Darwis moridu sebagai bupati terhitung mulai tahun 2017.

Keputusan Mendagri yang di tetapkan pada 3 November 2020 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 7 September 2020.

Saksi Ahli Dr Agus Riwanto

Saksi Ahli Dr Agus Riwant memberikan kesaksian, bahwa keputusan mendagri tersebut pelanggaran administrasi dan melanggar Hak asasi manusia.

Pada diktum itu dikeluarkan 3 November 2020 dan diberlakukan 7 September 2020, dari aspek tata negara itu tidak dibenarkan secara administratif, Berdasarkan UU no.30 2014 keputusan Tata Usaha Negara itu diberlakukan saat ditetapkan.

Jadi kalau di tetapkan 3 November 2020, harusnya diberlakukan 3 November 2020 juga.

Kalau begini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bupati selama waktu tersebut tidak sah. Baik itu pelayanan publik, penggunaan APBD, pengangkatan pegawai dan lainnya.

Maka menurut saya ini harus di batalkan, bahkan dalam konteks hukum administrasi tidak memenuhi beberapa aspek prinsip yang di atur dalam UU administrasi.

Pertama prosedurnya tidak tepat, yang kedua substansi isinya tidak memenuhi syarat, yang ketiga kewenangannya cenderung kesewenang-wenangan maka ini harus di batalkan demi hukum.

“Apalagi kasus ini terjadi sebelum Pak Bupati Boelamo menjabat yakni 2010, maka pasal ini seharusnya di gunakan apabila kejadian tersebut terjadi pada saat Pak Darwis Moridu saat menjadi Bupati, karena menurut pasal 83 ayat 1 UU 23 2014 sebagai diktum alasan dikeluarkannya dari kemendagri itu tidak terkualifikasi oleh Bupati Boalemo ini,” terangnya.

Lanjutnya, apalagi kejadiannya tahun 2010 sementara UU 23 2014 saat itu belum ada, jadi tidak memenuhi syarat.

Pasal ini harusnya di gunakan untuk kejahatan yang dilakukan hanya pada saat seseorang menjabat Bupati (5 tahun).
Kejahatan yang dilakukan sebelum menjabat tidak masuk kesini,” tandasnya.

Pewarta: Rais Kamali

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top