Bersama LKPP, Gubernur Rusli Bahas Bansos hingga Pembuatan Hutan Rakyat - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
alterntif text
Nasional

Bersama LKPP, Gubernur Rusli Bahas Bansos hingga Pembuatan Hutan Rakyat

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah) Roni Dwi Susanto, di kantor LKPP DKI Jakarta, Senin (22/2/2021).

Republikpos, Jakarta – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, melakukan konsultasi dengan LKPP dalam rangka advice metode pemilihan di kantor LKPP DKI Jakarta, Senin, (22/2/2021).

Didampingi  Asisten II Setda Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, Kadis Sosial Provinsi Gorontalo M. Nadjamuddin serta para Dinas terkait.

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengatakan ada beberapa hal yang di konsultasikannya dengan LKPP.

“Antara lain; Pengadaan barang belanja bantuan sosial pangan, direncanakan untuk pengadaan sebanyak 90.000 paket dengan anggaran Rp 18 M,” ungkapnya.

Lanjut Rusli, sasaran bansos sebanyak 37.483 KPM(DTKS) dan 52.517 KPM(Non DTKS) yang terdampak covid akan dibagikan tahun 2021 dengan titik bagi di seluruh Kabupaten/kota se Gorontalo.

Belanja bantuan sosial barang yang dibelanjakan kepada keluarga (Rumah Hunian Idaman Rakyat).

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman kumuh dengan anggaran Rp 9.750.002.600 untuk 260 rumah layak huni yang tersebar di 2 kabupaten dan 1 kota,” sambung Rusli.

Pembuatan Hutan Rakyat

Gubernur Rusli Habibie juga menyebutkan dalam rangka kegiatan padat karya pembuatan hutan rakyat akan menyerap anggaran dengan total anggaran 6.954 M.

Itu untuk pencapaian sasaran prioritas nasional sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara padat karya, melalui penanaman pohon 1.030 ha tersebar di seluruh provinsi Gorontalo,” katanya.

Karena itu, Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah)  Roni Dwi Susanto meminta kepada pemerintah Provinsi Gorontalo agar pelaksanaan Bantuan Sosial untuk rakyat di tangani dengan baik.

“Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari, koordinasikan dengan baik dengan semua pihak,” pintanya.

Gubernur Rusli Habibie berterimakasih atas masukan dari LKPP agar penerima bantuan sosial di Gorontalo ini tepat sasaran dan harus lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pengadaan bantuan ini bisa dilaksanakan secara tender atau secara langsung, yang penting adalah data harus akurat dan bertanggungjawab nanti dari Dinas sosial secara teknis akan membuat juknis dalam pengadaan itu.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo Sutan Kalupe menyatakan Bantuan sosial, Mahayani dan Hutan Rakyat tersebar di Kabupaten kota di Gorontalo.

“Masukan dari LKPP juga agar kita mengakomodir penyedia-penyedia lokal yang tersebar di Kabupaten kota agar lebih efisiensi dan memudahkan penyaluran bantuan,” tegasnya.

Karena ada barang – barang bansos yang tidak tahan lama kadaluarsanya jangan sampai terjadi penumpukan karena kendala saat distribusi bantuan.

“Setelah konsultasi ini kita akan mengkaji lagi dengan teman-teman yang ada di pengadaan bagaimana formulasi pengadaan ini,” tutupnya.

Pewarta: Rais Kamali

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top