Kaleidoskop September, Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Hingga Terbitnya Perda Penegakan Disiplin Prokes - REPUBLIKPOS.COM
Provinsi Gorontalo

Kaleidoskop September, Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Hingga Terbitnya Perda Penegakan Disiplin Prokes

Suasana Rapat bersama Mendagri, KPU, Bawaslu yang diikuti oleh Wakil Gubernur dan seluruh Forkopimda Gorontalo, terkait proses penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. (Dok. Humas)

September 2020, suasana Pilkada serentak mulai terasa. Beberapa pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Pilkada yang akan dilaksanakan bulan Desember 2020 merupakan pilkada pertama yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19. Di Provinsi Gorontalo terdapat tiga daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato.

Gubernur Gorontalo bersama seluruh unsur Forkopimda daerah sejak jauh hari mengeluarkan instruksi dan memperketat protokol kesehatan dalam proses penyelenggaraan Pilkada nanti

1 September 2020
Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengikuti rapat terbatas (ratas) secara virtual melalui video konferensi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (1/9/2020). Ratas yang diikuti oleh para Gubernur se-Indonesia membahas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Berdasarkan perkembangan kasus harian per 31 Agustus 2020 secara nasional, jumah kasus sembuh mencapai 72,1 persen dan kasus meninggal 4,2 persen. Sedangkan untuk Provinsi Gorontalo persentase kesembuhan lebih tinggi, di mana hingga 31 Agustus 2020 dari total 2.054 kasus, sebanyak 1.795 orang di antaranya sembuh atau mencapai 87,3 persen. Sementara persentase jumlah kasus meninggal sebesar 2,6 persen atau sebanyak 54 kasus.

“Untuk penanganan Covid-19, bapak Presiden meminta agar protokol kesehatan disosialisasikan terus menerus, utamanya pemakaian masker harus diawasi di lapangan, termasuk melakukan kampanye yang melibatkan PKK dan tokoh-tokoh masyarakat, serta diikuti dengan pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” terang Wagub.

2 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menerbitkan kurikulum darurat yang digunakan dalam kondisi khusus untuk proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Gorontalo usai mengikuti rapat koordinasi kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui video konferensi bersama Mendikbud Nadiem Makarim dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (2/9/2020).

“Berdasarkan arahan Mendikbud, kurikulum darurat ini dikhususkan untuk mengatasi kendala pembelajaran pada masa pandemi Covid-19,” kata Wagub Idris Rahim.

Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Penyederhanaan dilakukan agar proses pembelajaran fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

3 September 2020
Sebanyak 660 pekerja hotel dan restoran menerima bantuan kebutuhan pokok bersubsidi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Gorontalo di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Kamis (3/9/2020).

“Bantuan ini adalah kerja sama antara Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, dan dibantu oleh Baznas Provinsi Gorontalo. Sesuai komitmen Pemprov Gorontalo, seluruh warga yang terdampak Covid-19 diberi bantuan kebutuhan pokok untuk meringankan beban di masa pandemi ini,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

4 September 2020
Gubernur Gorontalo, Drs. H. Rusli Habibie, M.AP mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 terutama pada saat pendaftaran calon dan kampanye Pilkada. Caranya dengan tidak mengajak massa pendukung dalam jumlah banyak dan tidak arak-arakan selama pendaftaran dan kampanye.

Apa yang disampaikan Gubernur Rusli sejalan dengan imbauan Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2020, Kamis (3/9/2020). Imbauan dimaksudkan untuk menghindari penyebaran virus corona saat pelaksanaan tahapan pilkada.

Di Provinsi Gorontalo ada tiga daerah yang melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kab. Bone Bolango. Pada 4-6 September 2020 merupakan tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati.

4 September 2020
Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan jelang perhelatan Pilkada Serentak tahun 2020. Hal itu diutarakannya usai mengikuti rapat koordinasi persiapan pengamanan pilkada serentak yang digelar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo di ruang rapat utama Mapolda Gorontalo, Jumat (4/9/2020).

“Saya mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan sehingga seluruh tahapan pilkada bisa berlangsung aman, lancar, dan sukses,” kata Wagub Idris Rahim.

5 September 2020
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melayangkan surat pemberitahuan kepada Bupati Pohuwato Syarief Mbuinga. Surat bernomor 360/Kesbangpol/1491/2020 dan ditandatangani Wagub Idris Rahim ini “menegur” bupati agar pelaksanaan pilkada lebih memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana amanah PKPU nomor 6 tahun 2020.

Surat tersebut berdasarkan hasil pemantauan deklarasi pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Pohuwato. Diketahui paslon Iwan Adam dan Zunaidi Z. Hasan (Ber-IMAN) serta paslon Saiful A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa (SMS) saat deklarasi tidak menerapkan protokol kesehatan cegah covid-19.

5 September 2020
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mempertimbangkan memberi sanksi bagi partai pengusung pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan saat tahapan pilkada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian partai politik, pasangan calon dan simpatisan untuk mencegahan penularan covid-19 di Gorontalo.

“Sanksinya masih kita kaji. Apakah partai-partai pengusungnya yang kita sanksi, masyarakatnya atau panitianya (KPU),” ucap Gubernur Rusli kepada wartawan.

6 September 2020
Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo masuk dalam zona kuning atau risiko rendah kasus Covid-19. Dari 244 kasus Covid-19 di Kabupaten Boalemo, 235 di antaranya telah sembuh, enam orang meninggal dunia, dan menyisakan tiga orang yang saat ini dalam perawatan.

“Saat ini di Provinsi Gorontalo ada dua daerah yang masuk zona kuning atau risiko rendah Covid-19 yaitu Kabupaten Boalemo dan Pohuwato. Mari sama-sama kita berupaya agar Boalemo dan seluruh daerah di Gorontalo menjadi zona hijau dengan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada bakti sosial NKRI Peduli yang digelar Pemprov Gorontalo di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo

7 September 2020
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mulai mengevaluasi penerapan Peraturan Gubernur Gorontalo (Pergub) nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Gorontalo. Evaluasi ini dilaksanakan pada Rapat Forkopimda diperluas melalui Video Conference, Senin (7/9/2020).

Gubernur Rusli meminta masing-masing bupati/walikota, memaparkan bagaimana hasil pelaksanaan dari pergub nomor 41 tahun 2020 yang telah diterapkan beberapa minggu yang lalu, diawali dengan sosialisasi bersama.

9 September 2020
Wabah virus corona benar-benar tidak pernah pandang bulu, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat, rentan terpapar virus ini. Seperti yang dikisahkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (09/09/2020). Gubernur dua periode itu menceritakan pengalaman istrinya Idah Syahidah, saat dinyatakan positif Covid-19 beberapa pekan lalu. Hal ini diungkapkan Rusli secara terang-terangan saat ia menjadi narasumber di Radio Suara Rakyat Hulondalo yang disiarkan dari rumah jabatan Gubernur.

“Tanggal 17 Agustus sore, istri saya kasih tahu ke saya kalau ada salah satu stafnya yang positif corona. Langsung saya minta di rapid, negatif semua termasuk saya, ajudan dan lainnya. Besoknya Selasa, ibu berangkat ke Jakarta karena pada Rabu ibu harus mengikuti rapat secara fisik di DPR RI dan tidak bisa diwakili,” tutur Rusli.

“Ibu mulai batuk bahkan menggigil. Bahkan ibu harus minta selimut sampai tiga lapis ke pramugari di pesawat itu saking menggigilnya,” kisahnya.

Begitu tiba di Jakarta, Idah Syahidah langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di salah satu rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Beberapa saat kemudian hasil pemeriksaan menyatakan istri Gubernur sekaligus Kakwarda Pramuka Provinsi Gorontalo itu terpapar Covid-19.

9 September 2020
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan meluncurkan aplikasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam memudahkan informasi bantuan sosial di Gorontalo.

“ Hari ini aplikasi itu sementara kita rampungkan dan akan kita serahkan ke Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial yang akan memanfaatkan untuk melakukan persandingan data, antara data yang di SK dan data DTKS. Dari situ kita akan ketahui bahwa penerima itu ada di dalam DTKS atau tidak,” ungkap Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki dalam pemaparan hasil penyusunan/pembuatan aplikasi elektronik JPS di ruang Huyula Kantor Gubernur, Rabu (9/9/2020).

10 September 2020
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Gorontalo akan mengikuti aturan dan imbauan dari pemerintah pusat. Hal ini dikatakan Rusli sesaat sebelum mengikuti Rakor Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka Pilkada Serentak 2020 bersama Menkopolhukam, Mendagri, KPU, Bawaslu, Kepala BNPB dan jajaran pemerintah pusat lainnya, via Video Conference.

“Apapun yang akan di instruksikan, regulasi yang ada, kami bersama Forkopimda Gorontalo akan tegakkan itu. Apapun aturan yang keluar yang diberikan harus kita ikuti. Jadi ini bukan hanya imbauan, tetapi ada aturan tegas dan pemberian sanksi itu yang akan kita laksanakan,” kata Rusli

10 September 2020
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin pembagian masker secara serentak yang dirangkaikan dengan kampanye jaga jarak dan hindari kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai dan Sehat di Halaman Mapolda Gorontalo, Kamis (10/9/2020).

Dalam sambutannya Rusli menyampaikan apresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh kepolisian tersebut sebagai bentuk kampanye untuk menyelamatkan warga dari wabah Covid-19, dengan melibatkan dua komponen antara pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat.

Dari data yang ada, Pemprov Gorontalo menyiapkan 500 ribu masker dan kabupaten/kota masing-masing menyiapkan 250 ribu masker yang akan di bagikan di lima kabupaten dan satu kota se Provinsi Gorontalo. Pembagian masker ini dilakukan oleh Polri bekerjasama dengan TNI serta masyarakat.

11 September 2020
Pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (pilkada) di tiga daerah di Provinsi Gorontalo ditantang buat komitmen taat protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menggelar Rakorsus Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Rangka Pilkada Serentak, Jumat (11/9/2020).

“Saya punya saran kita buat pernyataan bahwa semua pasangan calon, tim sukses termasuk pimpinan partai politik baik pendukung dan pengusung membuat pernyataan. Jika terdapat hal-hal yang melanggar aturan termasuk protokol kesehatan siap menerima sanksi yang ada. Bahkan kalau perlu dicoret dari pencalonan,” tutur Rusli.

12 September 2020
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Carnavian mengapresiasi langkah Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk menegakkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada di daerah. Salah satunya dengan memberi surat teguran kepada Bupati Pohuwato Syarief Mbuinga karena terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat deklarasi dua bakal pasangan calon, 3 September kemarin.

Ada enam poin penting dalam surat nomor 004.4/4556/OTDA yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik. Kemendagri menilai apa yang dilakukan oleh pasangan Iwan Adam dan Zunaidi Z. Hasan serta Syaiful Mbuinga dan Suharsi Igirisa saat deklarasi bakal pasangan calon dengan menghadirkan kerumunan massa bertentangan dengan upaya pemerintah memutus mata rantai covid-19.

15 September 2020
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) tahun 2020. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim kepada bupati dan wali kota se Provinsi Gorontalo di aula rumah jabatan Wagub, Selasa (15/9/2020).

Sasaran penerima bansos beras tahun 2020 sebanyak 61.091 KPM PKH yang terkena dampak pandemi Covid-19, tersebar di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Bansos beras diberikan selama tiga bulan dari Agustus hingga Oktober 2020, dan setiap KPM menerima bantuan sebanyak 15 kilogram perbulan. Total bansos beras tahun 2020 sebanyak 2.749.095 kilogram.

15 September 2020
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengajukan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang penegakan disiplin protokol kesehatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Penegakan disiplin protokol kesehatan di Provinsi Gorontalo sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020.

“Kemarin kita sudah mengajukan penerbitan Perda penegakan disiplin protokol kesehatan ke DPRD. Perda ini sangat mendesak sebagai payung hukum, karena bagi aparat penegak hukum, Pergub itu belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk melakukan penindakan di lapangan,” tutur Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada Rapat Paripurna DPRD ke-30 dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021, Selasa (15/9/2020).

16 September 2020
Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menggelar razia protokol kesehatan. Para pelanggar yang tidak menaati protokol kesehatan diberi hukuman menyapu.

“Kami lakukan ini sebagai implementasi dari diterbitkannya Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Selain kami suruh untuk menyapu, para pelanggar ini juga sudah kami beri sanksi teguran lisan maupun tertulis,” ucap Kepala Satpol PP Provinsi Gorontalo Sudarman Samad saat diwawancarai via telepon.

18 September 2020
Warga Gorontalo diimbau tetap patuh protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menurut Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, hingga saat ini belum ada vaksin untuk mengobati covid-19 sehingga butuh kepedulian bersama untuk mencegahnya.

“Oleh karena itu saya minta warga tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jangan pernah menganggap remeh virus ini. Gunakan selalu masker untuk diri sendiri dan orang lain,” kata Rusli, Jumat (18/9/2020).

18 September 2020
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengevaluasi rapat koordinasi khusus pelaksanaan pilkada saat Pandemi yang dilaksanakan oleh setiap provinsi di Indonesia. Evaluasi berlangsung, Jumat (18/9/2020) melalui video conference yang diiikuti oleh Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Kepala BIN dan Kepla BNPB.

“Pak Mendagri mengapresiasi Gorontalo Karena dari tiga kabupaten yang menggelar pilkada semuanya sudah melaksanakan rakorsus. Bahkan, Pak Gubernur juga mengusulkan agar ada penandatangan komitmen bersama baik pasangan calon, partai politik pendukung dan pengusul untuk taat protokol kesehatan selama tahapan pilkada,” ucap Kaban Kesbangpol Imran Bali.

Apresiasi Kemendagri bukan isap jempol belaka. Banyak daerah yang terkesan kurang serius untuk berkomitmen sacara bersama-sama untuk mencegah penularan virus corona di masa pilkada. Di pulau Sulawesi contohnya, tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sulut belum satupun yang melaksanakan rakorsus. Sulsel dari 12 kabupaten/kota baru dua yang melaksanakannya.

21 September 2020
Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tentang penegakan disiplin protokol kesehatan.

“Atas nama Pemprov Gorontalo saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tujuh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo yang dalam pemandangan umumnya menerima Ranperda tentang penegakan disiplin protokol kesehatan untuk dibahas sesuai mekanisme dewan,” kata Wakil Gubernur Gorontalo saat memberikan tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-32, Senin (21/9/2020).

22 September 2020
Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil meraih dua penghargaan dari Menteri Keuangan RI. Kedua penghargaan yang diterima yaitu opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015 – 2019 dan opini WTP Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan melalui video converence dan disiarkan langsung melalui kanal youtube Kementerian Keuangan RI.

Dalam Rakernas ini Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota untuk peraih Opini WTP 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2010 – 2019, peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015 – 2019, peraih Opini WTP Tahun 2019, dan penerima BMN Award. Untuk tingkat pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP tersebut terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.

Provinsi Gorontalo masuk dalam dua besar provinsi dengan persentase tertinggi kesembuhan Covid-19. Hal itu diketahui usai konferensi pers oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, di Kantor Presiden, Kamis (24/9/2020).

“Menurut analisa mingguan per 20 September, ada 5 provinsi yang pencapaiannya positif dengan angka kesembuhannya diatas rata-rata nasional. Yakni Maluku Utara dengan persentase kesembuhan 89,71%, Gorontalo 87,19%, Kalimantan Utara 86,09%, Kepulauan Bangka Belitung 84,89% dan Sulawesi Utara 83,51%,” beber Wiku.

24 September 2020
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi hand sanitizer produk lokal Gorontalo dengan merek kemasan Sofie. Mahfud menjadi salah satu pejabat negara yang dikirimi pemprov untuk mencegah penularan covid-19 sekaligus sebagai media promosi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kiriman produk hand sanitizer dari Bapak Gubernur, yang merupakan produk masyarakat lokal dengan kemasan yang bagus. Semoga dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat,” tulis Mahfud dalam suratnya tertanggal 25 Agustus 2020.

25 September 2020
Masuknya Provinsi Gorontalo dalam dua besar provinsi dengan persentase tertinggi kesembuhan Covid-19, dengan angka kesembuhan di atas rata-rata nasional 87,19%, dibahas lebih lanjut oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam rapat bersama Sekda Provinsi Gorontalo dan pimpinan OPD terkait di rudis gubernur, Jumat ( 25/9/2020).

“Pak gubernur mengharapkan semua yang terpapar positif itu di karantina supaya tim medis memantaunya terpusat, juga pemberian obat. Beliau juga minta pelayanan di dalam itu harus ada SOP secara terpadu, sehingga yang dirawat ataupun di isolasi di hotel itu benar-benar terpantau, mereka jangan sampai keluar yang bisa menularkan ke orang lain,” urai Misranda.

Misranda melanjutkan, gubernur juga mengarahkan agar semua hal yang dilakukan dalam sektor kesehatan benar benar terpantau, benar-benar dicatat sehingga jelas pertanggung jawabannya.

25 September 2020
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada Penjabat Sementara (Pjs) Bupati yang baru saja dikukuhkan untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang aman dan bebas dari covid-19. Permintaan itu disampaikan Rusli saat mengukuhkan Pjs Bupati Gorontalo Mitran Tuna dan Pjs Bupati Bone Bolango M. Nadjamuddin di Aula Rumah Jabatan, Jumat malam (25/9/2020).

“Pilkada tahun ini digelar di tengah pandemi covid-19. Ini merupakan tantangan bagi kita. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pjs Bupati Gorontalo dan Pjs Bupati Bone Bolango untuk sukses pilkada dan sukses memberantas covid-19,” tegas Rusli dalam sambutannya.

Rusli menilai pilkada saat ini akan sangat berat. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk meningkatkan partisipasi dan antusiasme warga menyalurkan hak pilih. Di sisi lain, penanganan dan pencegahan penularan virus corona juga wajib dilakukan untuk memastikan keselamatan rakyat dan penyelenggara pemilu.

26 September 2020
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo gencar mengampanyekan kesadaran protokol kesehatan pada masyarakat, termasuk ajakan terus menggunakan masker. Hal ini kembali terlihat pada kegiatan kampanye penggunaan masker di ruang publik, yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Atas nama Pemprov Gorontalo, kami ucapakan terimakasih kepada Kemenko PMK yang telah melaksanakan kegiatan ini dan hadir langsung bersama sama disini. Perlu diketahui pak, alhamdulillah saat ini presentase kesembuhan pasien covid-19 di Gorontalo mencapai 87,19%. Akan tetapi trend kasus di Gorontalo masih mengalami kenaikan, sehingga masih perlu kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan,” ungkap Rusdi

26 September 2020
Gubernur Gorontalo meminta kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk melaksanakan karantina bagi pasien covid-19 di wilayah masing-masing. Menurutnya, karantina bagi pasien covid-19 tanpa gejala tidak efektif jika dilakukan secara mandiri.

“Kemarin sempat kita sepakati untuk karantina mandiri, tapi ini tidak efektif. Dia OTG sehingga keluar ke mana bawa virus dan berpotensi menularkan ke orang lain. Makanya saya putuskan kemarin harus dikarantina tanggungjawab pemerintah,” ucap Rusli saat menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Boalemo, Sabtu (26/9/2020).

Karantina terpadu oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diharapkan bisa meningkatkan tingkat kesembuhan pasien terkonfirmasi covid-19. Selain terpisah dari orang sehat, pasien positif mudah diintervensi dengan obat dan makanan yang bergizi.

28 September 2020
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2021. Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo itu dituangkan dalam penandatangan Nota Kesepakatan antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, pada rapat paripurna ke 34, di Ruang Sidang DPRD, Senin (28/9/2020).

Pemprov Gorontalo menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam RKPD tahun 2021 sebesar 6,62 persen, persentase angka kemiskinan 15,05 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 4,01 poin. Sedangkan Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,41 poin, PDRB perkapita Rp37.560.000, serta inflasi dua sampai tiga persen.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top