Dahlan Pido: Pembagian Sembako Dalam Rangka Covid-19 Bukan Pelanggaran Pidana - REPUBLIKPOS.COM
Provinsi Gorontalo

Dahlan Pido: Pembagian Sembako Dalam Rangka Covid-19 Bukan Pelanggaran Pidana

Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dahlan Pido

Republikpos, Jakarta – Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dahlan Pido, bereaksi atas pelaporan yang dilakukan salah satu warga Gorontalo, Alyun Hasan Hippy, terhadap Gubernur Rusli Habibie ke Polda Gorontalo atas kegiatan pembagian sembako yang dilakukan pada 7 April 2020.

Dahlan menegaskan, pembagian sembako yang dilakukan oleh Gubernur Rusli adalah bagian dari menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Hal itu, menurutnya, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Pembagian sembako gratis itu merupakan instruksi Presiden atas sikap pemerintah menghadapi masalah ekonomi di tengah wabah virus Covid-19 (Pasal 55 UU No. 6/2018). Seperti yang teradi di Gorontalo untuk tukang-tukang bentor (becak motor) yang kehilangan penumpang akibat pemerintah meliburkan pelajar dan pegawai negeri,” kata Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4/2020).

Dahlan mengungkapkan, para pengendara bentor itu mengaku bersyukur dan berbahagia dengan pemberian sembako yang dilakukan oleh Rusli.

Pasalnya, mereka merasa terbantu dengan program sembago gratis tersebut, yang di antaranya berisi beras, gula, cabe, bawang putih, bawang merah, minyak kelapa dan telur.

Dia menjelaskan, semua pihak harus mendukung dan tidak boleh menghalang-halangi kebijakan pemerintah pusat dalam menangani Covid-19, termasuk keputusan menerapkan Kekarantinaan Kesehatan maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Hal itu, menurutnya, sudah diatur dalam Pasal 93 Undang-undang No. 6 tahun 2018. Dalam pasal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda Rp100 juta.

“Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 9 ayat 1),” tegasnya.

Dengan begitu, jelas Dahlan, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2018

“Yakni setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina,” jelas dia.

Dahlan melanjutkan, Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan, di antaranya bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina berlangsung, dan harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

“Jika sampai terjadi ada laporan orang per orang ke kepolsian yang terkait pelanggaran adanya pembagian sembako dengan merujuk Pasal 93 UU No. 6 tahun 2018, jelas sangat prematur dan tidak masuk akal, apalagi suatu daerah seperti Gorontalo belum melakukan PSBB yang bertujuan sebagai pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus Covid-19, supaya mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 semakin luas,” katanya.

Dahlan mengunggah, pemberian sembako bagi warga yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah tindakan yang baik untuk mengatasi kesulitan beban masyarakat yang kurang mampu. Bahkan, menurutnya, hal itu juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Bogor.

Tak hanya itu, kata dia, kegiatan serupa juga terjadi di Kota Tegal, di mana polisi membagikan sembako kepada pengayuh becak, juru parkir dan warga kurang mampu untuk membantu meringankan beban masyarakat.

“Di Gorontalo sendiri dilakukan oleh Gubernur Rusli Habibie, yang membagikan sembako untuk para tukang bentor, hal itu dilakukan sebagai solusi pemerintah terhadap keluhan pengemudi bentor atas penurunan pendapatan akibat wabah virus corona,” paparnya. (*) 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top