Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat  - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat 

HUKUM TERTINGGI ADALAH KESELAMATAN RAKYAT 

(Salus Populi Suprema Lex Esto)

Oleh:

Dahlan Pido, SH., MH. (Praktisi Hukum)

Sejak virus Corona merebak di Wuhan (Cina), Pemerintah terkesan biasa-biasa saja, sehingga cegah tangkalnya penularan virus dari orang-orang yang melalui pintu masuk Pelabuhan Laut, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Darat terlihat longgar. Tindakan itu yang sangat disayangkan, karena penularan wabah itu saat ini sudah meluas di wilayah Indonesia.

Dan pada akhirnya Pemerintah meningkatkan penanganan virus corona dengan menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk menajamkan kemampuan koordinasi pemerintah. Dan sebelumnya juga sudah ada Surat Edaran Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang komunikasi penanganan COVID-19 yg berisi lima protokol serta panduan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia. Kaitan dengan itu untuk mencegah resahnya masyarakat akibat wabah penyebaran Virus Corona, Negara melalui Pemerintah dalam hal ini seorang Menteri dapat menentukan daerah wabah penyebaran virus Corona, seperti ditentukan oleh Pasal 4 ayat 1 UU No. 4 tahun 1984, yakni Menteri dapat menetapkan daerah terjangkitnya wabah penyakit dalam suatu wilayah Indonesia.

Pro Kontra Negara meniadakan kegiatan apapun, sepeti pembatasan keluar rumah, kerja dari rumah, Ibadah dianjurkan di rumah, dan kegiatan yang melibatkan publik secara besar-besaran adalah salah satu cara efektif mencegah dan memutus mata rantai wabah penyebaran virus Corona. Sebagai bagaian dari masyarakat dunia, Indonesia berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya wabah penyebaran virus Corona yang meresahkan masyarakat dunia tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah sudah harus melakukan pendekatan hukum kepada masyarakat yang masih suka keluar dan berkerumun, kecuali yang punya kepentingan yang sangat mendesak, yang tidak dapat ditunda lagi. Untuk mendukung itu diperlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan mewabahnya virus Corona, sehingga dibutuhkan cara Karantina Kesehatan selain Lockdown.

KETENTUAN KEKARANTINAAN

Hal ini dapat kita lihat seperti dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) UU No. 6 Tahun 2018, yang menyebutkan dalam ayat 1-nya, Kekarantinaan Kesehatan adalah Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sedangkan dalam ayat 2-nya, mengatakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Untuk melaksanakan Karantina tersebut, Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak, seperti yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2018, yakni setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Selain UU Karantina Kesehatan tersebut, terdapat juga ketentuan lain, yakni Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakitnya, yang dalam Pasal 1 huruf a,  dan furuf b.

KETENTUAN PIDANA

Bahwa setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (dalam Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018). Jika Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), hal ini diatur oleh Pasal 93 UU ini.

 Demikian juga pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984, dan Selanjutnya dalam Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Oleh karena itu, dalam rangka pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil sangat mendesak dan dibutuhkan. Pemerintah harus serius punya komitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan meluasnya penyebaran virus Corona ini dalam masyarakat. Sekian, hormat penulis Dahlan Pido, SH., MH. (Praktisi Hukum).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top