Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Caleg PPP Gorut Terancam Pindana 2 Tahun Penjara - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Caleg PPP Gorut Terancam Pindana 2 Tahun Penjara

Republikpos, Limboto – Kasus dugaan money politik dengan terduga Ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) SA alias Salim, berlanjut. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorut , (23/01) pihak Bawaslu melimpahkan kasus tersebut ke Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan, karena dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu tahun 2019.

Ketua Bawaslu Gorut Lius Ahmad, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa dalam menangani perkara ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah prosedural. Mulai dari investigasi lapangan, pemeriksaan saksi-saksi (termasuk meminta keterangan ahli pidana) hingga klarifikasi terhadap terduga. Saksi-saksi diantaranya 11 orang warga, Sekwan DPRD Gorut Suleman Lakoro dan terduga SA sendiri.

Dari proses itu, pihaknya memutuskan bahwa kasus dugaan money politik tersebut memenuhi unsur Pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kemudian dilanjutkan penanganannya oleh Penyidik Polres Gorontalo yang tergabung dalam sentra Gakkumdu Kabupaten Gorut.

“Sudah diteruskan ke Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 23 Januari 2019,” terang Lius.

Sementara itu di tempat terpisah, Kasat Reskrim Polres Limboto M. Kukuh Islami SIK saat ditemui Republikpos.com di ruang kerjannya mengatakan, bahwa memang benar pada tanggal (23/01/2019) pihak Bawaslu Kabupaten Gorut telah melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Sat-Reskrim Polres Limboto, dan untuk perkembangan kasus tersebut saat ini kita sudah dalam proses sidik.

” Untuk perkara kasus dugaan money politic yang sudah dilimpahkan oleh Bawaslu Gorut, sampai dengan saat ini statusnya sudah pada tahapan sidik. Dan rencanannya pada hari Jum’at (25/01/2019) (hari ini-red) pihak Sat-Reskrim Polres Limboto bakal melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi,” ungkap Kukuh.

Kasatreskrim juga menambahkan, jika okum Aleg PPP dengan inisial (SA)terbukti melakukan tindak pelanggaran pemilu,maka yang bersangkutan akan dijerat dengan Pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan hukuman maksimal 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp.24.000.000.

Pewarta: Matris Salim

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top