DPRD Kota Gorontalo Pertanyakan Alasan Pemkot yang Tidak Berani Bongkar Bilboard Tanpa Izin - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

DPRD Kota Gorontalo Pertanyakan Alasan Pemkot yang Tidak Berani Bongkar Bilboard Tanpa Izin

GORONTALO (REPUBLIKPOS) – Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo memberikan tenggang waktu 3 minggu kepada Pemkot dan Dinas Terkait untuk membongkar Billboard tanpa izin di Jalan Protokol Nani Wartabone (20/08/2018). Hingga lewat batas waktu yang disepakati, billboard tanpa izin tersebut tak kunjung dibongkar. Padahal, menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Gorontalo Ariston Tilameo. Pemerintah Daerah sendiri yang menyampaikan billboard itu ilegal dan bersepakat untuk membongkarnya.

“Billboard yang ada didepan Masjid Darul Arqam itu menurut pemerintah daerah tidak memiliki izin satu helai kertaspun. dan oleh DPRD melalui rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah, itu sudah disepakati untuk dibongkar, dan jangka waktu untuk pembongkaran itu 3 minggu sejak rapat itu. Kenyataannya sudah lewat, pemerintah daerah juga belum membongkarnya” Ucap Ariston saat dimintai keterangan usai melaksanakan Rapat Paripurna TK1 (Lanjutan). (18/09) sore tadi.

Mewakili rakyat, Komisi B dan C DPRD Kota Gorontalo mempertanyakan mengapa Pemerintah Kota Gorontalo tidak berani membongkar billboard ilegal itu? Pertanyaan ini mencuat seiring dengan rasa penasaran, adakah oknum yang berusaha mempertahankan billboard tersebut. Hal ini juga berbuah penilaian pada Dinas Terkait yang kurang kinerjanya.

“Sesuai tupoksi dari DPRD dalam hal fungsi pengawasan, berarti kinerja dari dinas terkait yakni satpol, PU dan lain-lain yang terkait kunerjanya kurang. Dan tentunya kami akan mempertanyakan ada apa ini sehingga pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan tidak berani membongkar billboard ini” Tukas Ariston.

Menganggap tidak perlu mengundang lagi pemerintah daerah untuk rapat membahas pembongkaran, DPRD Kota Gorontalo akan bertindak langsung dengan terjun mengawal pembongkaran. Melalui Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo Hais Karel Nusi mengaku mewakili rakyat akan menggunggat ke Pengadilan Action apabila pemerintah daerah tidak segera membongkar billboard tersebut.

“Jika pemerintah tidak segera membongkar, maka saya sebagai wakil rakyat akan melapor, akan menggugat di Pengadilan Action, bahwa wali kota telah melanggar undang-undang jalan” Ucap Hais Nusi.

FANDI ISMAIL

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Terpopuler

To Top