DPRD Gelar Rapat Rutin dengan Pemda Gorontalo - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
alterntif text
alterntif text
Daerah

DPRD Gelar Rapat Rutin dengan Pemda Gorontalo

LIMBOTO (REPUBLIKPOS) – Komisi I DPRD Gorontalo menggelar rapat rutin dengan Mitra kerja (SKPD) membahas persiapan KUA PPAS Tahun Anggran 2019 diaula kerja Komisi I, Senin (18/9/2018). Rapat mitra komisi turut dihadiri Ketua Komisi I, Jayusdi Rivai, Anggota Komisi, Amir Habuke, Bidang Humas Kabupaten Gorontalo, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Amir Habuke mengatakan, DPRD menginginkan agar Bidang Humas dapat mengambil peran dalam menjelaskan setiap program atau isu-isu yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten agar dapat diklarifikasi.

Menurut Amir, ada dua hal yang urgent yang mereka bicarakan dalam rapat. Pertama, seperti daerah-daerah lain yang telah dikunjungi DPRD, dalam waktu-waktu tertentu seperti sebulan sekali Pemerintah Daerah melakukan konferensi pers terkait baik dia menyangkut program daerah selama sebulan.

Kemudian yang kedua, ada kerjasama yang baik antara media dan bidang humas terkait pemberitaan dan sosialisasi program daerah dan pengoptimalan ruangan khusus bagi wartawan. Sedangkan untuk Satpol PP, DPR melalui komisi I memberikan apresiasi atas banyaknya kasus yang mereka ajukan ke tingkat pengadilan.

Akan tetapi hal itu, dinilai belum optimal atau barometer melihat pengunaan atau penjualan miras di Kabupaten bisa hilang begitu saja. “Belum optimal mungkin karena anggaran yang digunakan oleh Satpol PP masih kurang. Misalnya penegakan peraturan daerah terkait perijinan dan ketertiban umum,” ujar Amir.

Amir menilai, hal itu sangat penting untuk dilakukan, terutama bekerjasama dengan pihak aparat keamanan lainnya. Apalagi mereka diberikan kewenangan oleh undang-undang, peraturan pemerintah agar bisa bekerja sama dengan TNI Polri.

Amir mengaku melakukan pengecekan, dan ternyata itu hanya dilakukan dua bulan sekali. DPRD pun menginginkan, jika perlu harus dua minggu sekali ke depannya. “Hasil rapat rutin ini akan kami sampaikan kepada ketua DPRD, sebagai pertimbangan rekomendasi anggaran di tahun 2019 nanti,” ucapnya.

Sementara itu, Husain UI Kepala Satpol PP menuturkan dalam penegakan perda Kabupaten Gorontalo masih diatas lebih tinggi dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo.
Husain menyebut, tahun 2017 ada 13 Kasus yang diajukan ke pengadilan. sedangkan tahun 2018 sudah mencapai 6 lima kasus.

“Walaupun demikian kami pun menyadari semua masih di bawah dari harapan. Kedepan akan kami terus kami optimalkan,” pungkas Husain.

EVEN MAKANONENG

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top