Gubernur Setuju Insentif Fungsional PBJ Naik Jadi Rp 10 Juta - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
alterntif text
Provinsi Gorontalo

Gubernur Setuju Insentif Fungsional PBJ Naik Jadi Rp 10 Juta

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (dua kiri) saat mengikuti konferensi video dengan Korsupgah KPK di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (14/0/10/2020). Salah satu hal yang menjadi sorotan Korsupgah KPK menyangkut kuantitas fungsional pengadaan barang dan jasa di Pemprov Gorontalo. Selain meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional PBJ perlu juga ditingkatkan insentif. (Foto: Humas)

Republikpos, Kota Gorontalo – Untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa, Koordinator Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maruli Tua meekomendasikan tiga hal kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pertama memastikan komitmen untuk pelaksanaan PBJ yang baik dan benar, memperbanyak fungsional PBJ dan meningkatkan insentif bagi fungsional PBJ.

“Tadi kalau dibilang 25 orang (kebutuhan jabatan fungsional PBJ) relatif enggak banyak ya. Harus diperbanyak pelatihan dan sertifikasi PBJ. Apalagi pasti yang punya sertifikasi ada yang jadi kepala seksi, kepala bidang atau kepala OPD,” ucap Maruli melalui konferensi video, Rabu (13/10/2020).

Pihaknya juga menyoroti insentif bagi fungsional PBJ yang relatif rendah hanya dua hingga tiga juta Rupiah per bulan. Pihaknya meminta kepada Gubernur Rusli untuk menaikkan agar kinerja pejabat lebih maksimal.

Korsupgah KPK menilai jumlah fungsional PBJ yang hanya lima orang tidak cukup untuk mengerjakan ribuan paket pengadaan barang dan jasa. Terlebih, setiap paket pekerjaan harus dilakukan review bukan hanya untuk paket tender tetapi juga paket penunjukan langsung maupun swakelola.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebesar Rp10 juta per bulan.

“Sekarang sarannya Pak Maruli berapa?” tantang Gubernur Rusli. “Nah itu pak, minimal insentifnya Rp10 juta. Minimal ya pak,” jawab Maruli. “Setuju, Rp10 juta,” tegas Rusli sambil mengetuk meja dengan pulpen yang ia pegang.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Rusli juga mengemukakan tantangan bagi pejabat fungsional PBJ. Banyak aparaturnya yang sengaja tidak ingin lulus sertifikasi PBJ mengingat risiko yang dihadapi setelahnya.

“Jujur saya katakan pak, mereka sengaja enggak mau lulus. Bahkan ada pejabat saya yang mengajukan pengunduran diri tertulis karena takut. Saya tanya kenapa, saya enggak mau lagi pak. Belum apa apa sudah dipanggil APH,” ungkap Rusli.

Tindaklanjut dari pemberian insentif ini akan dibahas internal di tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mengingat kelompok kerja (Pokja) PBJ tidak saja diisi oleh pejabat fungsional tetapi juga pejabat struktural. Anggota Pokja PBJ sejauh ini sudah diberi insentif Rp3 juta di luar gaji dan TKD sesuai jabatannya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top