Bawaslu Kabgor Hentikan Penyidikan Laporan Mutasi Bupati Nelson - REPUBLIKPOS.COM
Kabgor

Bawaslu Kabgor Hentikan Penyidikan Laporan Mutasi Bupati Nelson

Republikpos, Limboto – Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo resmi menghentikan penyidikan laporan dugaan pelanggaran pilkada terkait mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Keputusan menghentikan penyidikan laporan tersebut dilakukan dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada Jumat (9/10/2020).

Ketua Bawaslu Kabgor Wahyudi Akili mengatakan penghentikan penyidikan dilakukan karena laporan yang ditujukan pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran sesuai pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, perihal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat, 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Nelson Pomalingo kata Yudi, saat masih menjabat sebagai bupati tidak terbukti melakukan mutasi jabatan, baik untuk Kepala Disdukcapil maupun Direktur Rumah Sakit MM Dunda, melainkan memberikan penugasan tambahan dengan status Plt/Plh.

“Penunjukan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gorontalo, dilaksanakan untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh pejabat definitif berhalangan tetap atau meninggal dunia, dan sementara menunggu persetujuan menteri dalam negeri untuk melakukan pengisian jabatan definitif. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit MM Dunda adalah mengisi kekosongan pejabat definitif yang disebabkan penyesuaian standar eselon I. Penunjukan pelaksana tugas menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota dan dapat dilakukan tanpa izin tertulis menteri,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudi Akili.

“Berdasarkan fakta yang terungkap, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo berkesimpulan bahwa laporan dengan nomor register 10/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 tidak dilanjutkan dan dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur penggantian pejabat yang dibatasi pada mutasi dalam jabatan sebagai ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan No 89 PKPU 1 Tahun 2020,” jelasnya.

Sebelumnya, Robin Bilondatu melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ketua KPU dan Anggota KPU, masing-masing Rasyid Sayiu, Rusli Utiarahman, Kadir mertosono, Rivon Umar, dan Rasyid Patamani. Robin menyebut Ketua KPU dan anggota telah menetapkan salah satu pasangan calon Bupati Petahana yang diduga telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 89 PKPU 1 Tahun 2020.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top