Marwan: Kebijakan Subsidi di Indonesia Alami Disorientasi Sasaran - REPUBLIKPOS.COM
Nasional

Marwan: Kebijakan Subsidi di Indonesia Alami Disorientasi Sasaran

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan

Republikpos, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menyoroti kebijakan subsidi di Indonesia yang dinilai tidak tepat sasaran. Marwan menyebut terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang masih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi.

Padahal kata Marwan, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap penelaahan distribusi subsidi energi di Serang, Banten, Selasa (8/9/2020) kemarin.

“Kebijakan subsidi di Indonesia seharusnya menyasar pada kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, nyatanya subsidi masih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional,” ungkap Marwan.

Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Marwan pun mendorong lahirnya terobosan-terobosan baru agar pengelolaan subsidi itu tepat sasaran.

“Perlu adanya cara baru dalam pengelolaan subsidi agar tepat sasaran. Penelaahan secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait subsidi energi, mulai dari pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat sebagai konsumen subsidi energi juga perlu dilakukan,” bebernya.

Diketahui, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Ro 100 triliun setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari lima kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp 400 triliun atau sekitar 30 persen dari total APBN tahun 2014.

Tercatat subsidi energi dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp 125,3 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 137,5 triliun. Secara rinci, subsidi BBM dan elpiji turun Rp 4,7 triliun menjadi Rp 70,6 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 75,3 triliun. Subsidi listrik dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp 54,8 triliun, turun Rp 7,4 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp62,2 triliun.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top