Diduga Langgar UU Pilkada, KOMPPAK Laporkan Davnie ke Bawaslu Tangsel - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Diduga Langgar UU Pilkada, KOMPPAK Laporkan Davnie ke Bawaslu Tangsel

Republikpos, Tangsel – Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) H. Benyamin Davnie dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel oleh Koalisi Masyarakat Pemerhati Pilkada Anti Kecurangan (KOMPPAK). Benyamin Davnie dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pilkada.

“Kami dari KOMPPAK menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kegiatan yang dilakukan oleh Benyamin Davnie, selaku Wakil Walikota Tangerang Selatan terkait dengan kegiatan agenda deklarasi dukungan dari ibu-ibu kader Jumantik kepada Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel tahun 2020 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan,” ungkap Dahlan Pido selaku juru bicara KOMPPAK, Senin, (24/8/2020) kemarin.

Dahlan menyampaikan kegiatan yang dilakukan Benyamin Davnie dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu, karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

“Pasal 71 Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” paparnya.

Dahlan menambahkan kegiatan dukung-mendukung atau deklarasi dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Benjamin Davnie dan Pilar Saga Icshan yang dilakukan oleh ibu-ibu kader Jumantik diduga merupakan bentuk pelanggaran yakni terkait netralitas ASN. Dahlan menyebut, Jumantik merupakan program pemerintah yang memperoleh dukungan biaya operasional seperti dari APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), alokasi dana Desa, atau sumber anggaran lainnya.

“Kader Jumantik merupakan ASN yang pengangkatannya dilakukan melalui sebuah Penetapan oleh Pemerintah Daerah/Kota.

Oleh karena itu Wakil Walikota Tangsel kami laporkan kepada Bawaslu Tangsel karena diduga melakukan kegiatan yang melibatkan Jumantik yang secara hukum berdasarkan petunjuk teknis 1 rumah 1 jumatik Kemenkes. Jumantik memperoleh dukungan biaya operasional seperti dari APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), alokasi dana Desa, atau sumber anggaran lainnya memperoleh dukungan biaya operasional seperti dari APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), alokasi dana Desa, atau sumber anggaran lainnya,” bebernya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top