Darda: SIJAKON Permudah Penyedia Jasa Konstruksi dalam Memilih Tenaga Kerja - REPUBLIKPOS.COM
Provinsi Gorontalo

Darda: SIJAKON Permudah Penyedia Jasa Konstruksi dalam Memilih Tenaga Kerja

Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si. (Sekda Provinsi Gorontalo) saat memberikan sambutan pada sosialisasi sistem informasi jasa konstruksi (SIJAKON) dengan Dinas PUPR Kabupaten dan Kota secara virtual, di ruang Huyula kantor gubernur, Rabu (29/7/2020). (Sumber Foto: Radio RH)

Republikpos, Gorontalo – Sistem Informasi Jasa Konstruksi atau SIJAKON dinilai berperan penting dalam mempermudah para penyedia jasa memilih tenaga kerja konstruksi yang sudah tersertifikasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat membuka Sosialisasi SIJAKON yang digelar Dinas PUPR Provinsi Gorontalo dan diikuti Dinas PUPR Kabupaten dan kota secara virtual serta 42 perwakilan asosiasi, Rabu (29/7/2020).

“Saya katakan penting bahwa di dalam undang-undang jasa konstruksi itu sudah jelas ada sanksi ketika si pengguna jasa mempekerjakan si tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat itu dapat denda. Sehingga untuk bisa menerapkan ini kami Provinsi Gorontalo mengucapkan terimakasih kepada pak kadis PU dan kasubdit bina konstruksi yang sudah membuat sistem ini sehingga ini jadinya kalau ada yg tuntut bisa langsung dilihat disistemnya,” ujar Sekda Darda.

Mantan Kadis PU itu berharap melalui kegaitan sosialisasi sistem informasi jasa konstruksi ini yang di kolaborasikan dengan sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIJAKI) dapat meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder terutama pengguna jasa konstruksi di Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur nasional saat ini membutuhkan dukungan pembinaan konstruksi yang lebih masif terstruktur dan sistematis. Semakin besar volume pembangunan maka persoalan persoalan yang muncul dalam industri konstruksi akan semakin beragam sehingga tantangan yang dihadapi para stakholder jasa konstruksi pun menjadi lebih kompleks.

Beberapa persoalan yang dihadapi saat ini diantaranya terjadi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang sangat besar dikarenakan terbatasnya kemampuan APBN dan APBD yang diperkirakan hanya mampu menopang 41,3 persen dari kebutuhan.

“Selain itu, banyaknya kecelakaan konstruksi pada beberapa proyek infrastruktur, belum tersedianya sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi, kelembagaan organisasi perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi belum sepenuhnya berjalan serta masih sedikitnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat atau yang kompeten sehingga perlu penataan ulang dan pengaturan terhadap sistem sertifikasi,” urai Handoyo.

Undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 memberikan pencerahan mengenai pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Tugas dan wewenang ini perlu diuraikan menjadi kegiatan pembinaan konstruksi yang lebih konkrit di daerah.

“Kerjasama dengan para stakeholder di daerah seperti BAPPEDA, dinas PU, Dinas Penanaman Modal, Balai, Satker baik Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan serta Perguruan Tinggi, SMK dan LPJK provinsi mutlak dilakukan untuk keberhasilan pembinaan konstruksi sehingga cita-cita untuk melahirkan industri konstruksi nasional yang handal dan berdaya saing dengan mutu produk hasil pembangunan berkualitas dapat dicapai,” tambahnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top