Usaha Sarang Walet di Pohuwato Bakal Kena Pajak 10 Persen - REPUBLIKPOS.COM
Pohuwato

Usaha Sarang Walet di Pohuwato Bakal Kena Pajak 10 Persen

Drs. H. Amin Haras ( wakil bupati pohuwato) saat menyerahkan nota pengantar Ranperda usulan pemerintah yang diterima Langsung oleh Ketua DPRD Nasir Giasi. (Sumber foto: Iwan/Humas).

Republikpos, Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato berupaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan memungut pajak sarang burung walet sebesar 10 persen dari total produksi pengusaha walet di daerah ini.

“Kami akan naikkan target PAD dengan memungut pajak sarang burung walet sekitar 10 persen dari total sarang walet yang dihasilkan para petani dan pengusaha walet. Tujuannya meningkatkan PAD dari sektor pajak khususnya dari usaha sarang burung walet,” ungkap Wakil Bupati Amin Haras.

Hal tersebut diungkapkan Amin, saat menyampaikan nota pengantar atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif pemerintah daerah serta tanggapan pemerintah daerah atas lima Ranperda usul insiatif DPRD pada Rapat Paripurna ke-12 di ruang sidang DPRD Pohuwato, Selasa, (11/2/2020 kemarin.

Wabup Amin menyampaikan, dua buah Ranperda usul inisiatif pemerintah daerah adalah Ranperda tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Ranperda tentang pajak sarang burung walet.

Menurut Amin Haras, pemungutan pajak sarang burung walet saat ini masih kurang maksimal. Namun dirinya optimistis setelah penetapan dan disosialisasikan, pungutan pajak 10 persen tahu pajak sarang walet dapat mendongkrak PAD kabupaten Pohuwato.

“Terdapat 240 pemilik rumah burung walet yang ada di kabupaten Pohuwato. Petani atau pengusaha walet bahkan ada yang memilki tiga sampai lima rumah burung walet,” ujarnya.

Untuk 5 buah Ranperda usul insiatif DPRD, Amin mengatakan, secara prinsip Pemerintah Daerah sangat mendukung. Karena implementasi dari kelima Ranperda tersebut sejalan dengan visi, misi, dan program pemerintah daerah.

“Diantaranya, Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tentang penyelenggaraan budaya literasi, tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tentang kawasan tanpa rokok serta Ranperda tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tutur Amin.

Pewarta: Iki

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top