Soal Honorer, Menpan-RB Sebut Bukan Penghapusan Tapi Penataan - REPUBLIKPOS.COM
Provinsi Gorontalo

Soal Honorer, Menpan-RB Sebut Bukan Penghapusan Tapi Penataan

Republikpos, Jakarta – Usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa hari lalu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Pimpinan serta Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (11/2/2020) kembali melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo guna membahas kejelasan nasib para honorer daerah di Kantor Kementerian PANRB, Jalan Jend Sudirman No.Kav 69, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan tidak ada penghapusan tenaga honorer namun yang ada adalah penataan. Menurut Tjahjo, ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan pemerintah daerah misalnya tenaga honor yang baru bisa mengikuti sistem yang dibuat pemerintah daerah dan pengelolaan gaji tetap diatur APBD dengan gaji UMR seperti yang ada di daerah Yogjakarta.

 

Tjahjo juga mengungkapkan, belum lama ini para bupati dari Papua datang mengeluh banyak tenaga guru dan kesehatan dari Jakarta yang tidak tahan dan betah bekerja di Papua dan balik lagi ke Jakarta. Akhirnya mereka mengangkat tenaga honor walaupun kemampuannya mereka tidak sama dengan yang dari Jakarta.

Selain itu, politisi senior PDIP ini juga menyampaikan untuk tenaga pendidikan KemenPANRB meminta Menteri Pendidikan untuk mendata kembali tenaga honorer guru di Indonesia untuk mengetahui berapa kebutuhan guru di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Rusli Habibie berterimakasih atas penjelasan dari Menpan RB. Menurutnya, selama ini informasi yang kami terima di Gorontalo berbeda-beda sehingga menjadi kekhawatiran bersama DPRD Provinsi Gorontalo.

Rusli mengungkapkan di Gorontalo banyak tenaga honorer yang keahliannya sangat diperlukan saat ini yang kemampuannya setara dengan ASN dan 2019 sudah di seleksi dengan ketat. Bahkan ada sekolah hanya kepala sekolah yang PNS dan guru serta tenaga lainya dari Honorer.

 

“Kami juga pernah jadi Bupati di Gorontalo Utara, kendala yang ada banyak guru-guru setelah di angkat jadi PNS minta pindah menjadi tenaga administrasi dan jabatan di instansi lainnya sehingga kebutuhan tenaga guru menjadi berkurang. Hal ini juga kami sampaikan kepada pak Menteri bagaimana kedepan agar membuat aturan yang meminimalisir profesi guru agar tidak mudah pindah ke instansi lain dan meninggalkan profesinya sebagai guru,” beber Rusli.

Terpisah, Paris Jusuf selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sangat setuju dan menyambut baik penyampaikan dari Menpan RB.

“Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo kami bersama teman-teman legislator yang hadir hari ini merasa gembira mendengar langsung kabar dari pak Menteri mengenai honorer ini. Tidak ada penghapusan tenaga honorer yang ada ditata dan masih bisa di berdayakan sesuai kebutuhan. Ini yang harus di garis bawahi dan tetap secara bertahap mereka memiliki kesempatan mengikuti seleksi PNS,” ujar Paris.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, pimpinan dan komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, Moh. Kris Wartabone, Sofyan Puhi, Awaludin Pauweni, A.W. Thalib, Yuriko Camaru, Irwan Mamesa, Ance Robot, Hidayat Bouty. Hadir juga Sekdaprov Darda Daraba, Huzairin Roham Kepala Badan Keuangan Daerah serta Zukri Surotinojo Kepala BKD.

Pewarta: Rais Kamali

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top