Mekanisme Pemberhentian Risman Taha Telah Sesuai Prosedur - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Mekanisme Pemberhentian Risman Taha Telah Sesuai Prosedur

Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Suslianto ,SH, MH.

Republikpos, Gorontalo – Sidang lanjutan terkait gugatan mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo, Kamis (6/2/2020) kemarin. Sebagai pihak tergugat, Suslianto, SH, MH selaku kuasa hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo mengajukan dua orang saksi yakni Dahlan Mantu dan Yulin Limonu.

Dalam keterangannya, Suslianto mengatakan terhadap kedua saksi yang diajukan telah memberikan keterangan dengan sangat jelas terkait dengan fakta proses penerbitan objek sengketa. “Artinya, kedua saksi fakta yang kami ajukan telah menerangkan bahwa proses penerbitan SK yang saat ini menjadi objek sengketa, telah melalui proses dan mekanisme serta sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkapnya.

Suslianto menambahkan, pertemuan antara Sekwan DPRD Kota Gorontalo dengan biro hukum serta biro pemerintahan Pemprov Gorontalo yang pernah disangkal oleh saksi penggugat Bapak Sutarto, telah dibantah oleh saksi yang menerangkan secara jelas dalam persidangan bahwa Sekwan DPRD Kota Gorontalo telah beberapa kali mendatangi dan menghubungi saksi tergugat untuk membicarakan persoalan ini sebelum terbitnya SK yang menjadi objek sengketa saat ini.

“Dalam sidang sebelumnya Kamis (30/1/2020) lalu, Sekwan DPRD Kota Gorontalo Sutarto yang diajukan saksi oleh penggugat juga dalam keterangannya menyampaikan bahwa dia baru mengetahui mengenai status Risman Taha sudah sebagai Terpidana saat adanya SK Pemberhentian itu diterbitkan. Namun menurut keterangan saksi Sekwan ini justru dapat diklarifikasikan sebagai keterangan yang tidak sesuai fakta yang ada,” papar Suslianto.

Olehnya itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengirimkan surat terkait dengan pemberitahuan status dari pada Risman Taha  tersebut sebelum diterbitkan SK Pemberhentian. Dalam persidangan, Sekwan awalnya menyampaikan tidak pernah menerima surat yang dikirim oleh pemprov Gorontalo, namun setelah dicecar dengan pertanyaan dan mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa tanda terima surat oleh kuasa hukum tergugat, maka saksi Sekwan tersebut meralat pernyataannya bukan lagi dia tidak terima tetapi dia lupa.

“Terhadap bukti-bukti surat lainnya akhirnya dia mengaku menerimanya, hal ini membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi penggugat yakni Sutarto selaku Sekwan DPRD Kota Gorontalo adalah merupakan keterangan yang hanya mengada-ada oleh karena surat yang dikirim oleh Pemprov Gorontalo itu memuat tentang status dari pada Risman Taha yang saat itu telah berstatus sebagai terpidana. Sehingganya hal yang tidak mungkin bagi Saksi Sekwan tidak mengetahui terkait status Risman Taha sudah sebagai terpidana sebelum terbitnya SK pemberhentian tersebut,” tutur Suslianto.

Pewarta: Iki

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top