Gubernur dan Pimpinan DPRD Temui Mendagri Bahas Nasib Honorer - REPUBLIKPOS.COM
Provinsi Gorontalo

Gubernur dan Pimpinan DPRD Temui Mendagri Bahas Nasib Honorer

Republikpos, Jakarta – Menyikapi kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi II DPR RI tentang penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung A Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/1/2020).

Pertemuan yang membicarakan nasib tenaga honorer di Provinsi Gorontalo itu, turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Ketua DPRD Gorontalo, Paris Jusuf, Wakil Ketua I Moh. Kris Wartabone, Wakil Ketua II Sofyan Puhi, Wakil Ketua III Awaluddin Pauweni, Ketua Komisi I AW Thalib, Kepala Badan Keuangan Daerah Huzairin Roham, Kepala BKD Zukri Surotinojo.

Usai pertemuan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan pemerintah provinsi bersama DPRD Gorontalo baru saja bertemu dengan Mendagri untuk membicarakan mengenai tenaga honorer yang ada di Gorontalo.

“Sebagai Kepala Daerah hal ini perlu kami pikirkan bersama DPRD, bagaimana nasib para Honorer di Gorontalo. Pemerintah memberikan masa transisi selama 5 tahun, yang terhitung sejak 2018, agar tenaga honorer bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). namun untuk seleksi tersebut belum tau kapan dibuka lagi,” ungkap Rusli.

Gubernur mengungkapkan, untuk honorer yang tidak lolos CPNS ataupun PPPK dalam masa transisi 5 tahun tadi, maka status pegawai honorer tersebut akan dikembalikan ke instansi yang mengangkat.

“Di Gorontalo, honorer yang direkrut tahun ini sudah terseleksi sesuai dengan kebutuhan di OPD. Mereka orang-orang yang mengisi pekerjaan teknis bukan lagi pekerjaan administrasi yang harusnya menjadi tugas ASN,” ujar Gubernur.

Rusli menambahkan, Mendagri mempersilahkan untuk konsultasi juga dengan MenPANRB untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kami akan berjuang terus di Jakarta dan berharap agar ada solusi yang baik dari pemerintah pusat mengenai tenaga honorer karena ini menyangkut banyak orang,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo Moh. Kris Wartabone mengatakan DPRD gorontalo bersama pak Gubernur bertemu Mendagri dalam rangka konsultasi mengenai tenaga honorer.

“Sebagai wakil rakyat di Provinsi Gorontalo kami dan demerintah daerah merespon dan menyikapi hal ini dengan serius karena ini menyangkut hajat orang banyak, seperti faktor sosial dan yang lainnya. Tahun 2019 lalu tercatat Sebanyak 4.608 orang tenaga honorer di Provinsi Gorontalo. Sebuah hal yang akan memiliki dampak yang kurang baik bila kita tidak bijak mengatasinya,” paparnya.

Pewarta: Rais Kamali

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top