Pemprov-Kejati Perpanjang MoU Bantuan Hukum - REPUBLIKPOS.COM
Provinsi Gorontalo

Pemprov-Kejati Perpanjang MoU Bantuan Hukum

Drs. H. Rusli Habibie, M.AP. (Gubernur Provinsi Gorontalo) dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Jaja Subagja saat menandatangani MoU kerjasama bantuan hukum di bidang Permasalahan Perdata dan bidang Tata Usaha Negara, Selasa, (14/1/2020), di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Republikpos, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kejaksaan Tinggi Gorontalo kembali menandatangani MoU kerjasama bantuan hukum di bidang Permasalahan Perdata dan bidang Tata Usaha Negara. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Jaja Subagja,  di Rumah Dinas Gubernur, Selasa, (14/1/2020).

Gubernur Rusli menyampaikan sangat menyambut baik MoU ini. Menurutnya, Kejati layaknya pengacara negara (Asdatun) yang bisa membantu pemprov apabila memiliki persoalan berkaitan hukum perdata dan TUN.

“Bantuan hukum seperti ini sudah belangsung lama, tiap tahun kita perpanjang. Kerja sama ini berkaitan dengan pengawalan permasalahan perdata dan TUN. Kejati siap memberikan bantuan kepada Pemprov Gorontalo, baik sebagai penggugat atau tergugat,” kata Rusli.

Gubernur menambahkan, tidak sampai disitu upaya yang dilakukan mengenai pencegahan permasalahan hukum. Pemprov Gorontalo juga bekerja sama dengan Polda untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masayarakat, agar masyarakat melek terhadap hukum.

“Intinya, kita inginkan agar Kejati membantu kami mengawal program kerja Pemprov. Mulai dari penyusunan rencana kerja hingga pelaksanaan. Sehingga kejaksaan bisa melihat langsung ini benar, ini salah. Sehingga jika ada kesalahan-kesalahan mulai dari administrasi, tata usaha dan pengelolaan keuangan bisa dicegah dari awal, itu tujuannya,” ungkap Rusli.

Senada dengan Gubernur, Jaja Subagja selaku Kajati yang baru enam bulan bertugas di Gorontalo mengungkapkan, pihaknya menginginkan sinegritas yang kuat antara Pemprov dengan Kejati. Utamanya dalam masalah peraturan peraturan, pihaknya siap mendampingi agar peraturan–peraturan itu tidak berbelit-belit.

“Ini semua untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Misalnya sebelum melakukan pelelangan kita bisa konsultasi bagaimana aturan yang baik, bagaimana membuat kontrak yang baik, bagaiman administrasinya. Jadi kami di kejaksaan itu tidak hanya penyidik ataupun penuntut, tapi juga sebagai jaksa pengacara negara,” ujar Jaja.

Penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Pimpinan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top