Komisi III Dorong Bupati terbitkan SK Pengelola Program OPD - REPUBLIKPOS.COM
Gorontalo Utara

Komisi III Dorong Bupati terbitkan SK Pengelola Program OPD

Republikpos, Gorut – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ariyati Polapa meminta Bupati untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Pengelola Program di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hal tersebut dimaksudkan agar mempercepat realisasi program pemerintahan IQRA di tahun anggaran 2020.

“Belum lama ini para pejabat eselon sudah dilantik oleh bupati, dan itu merupakan suatu langkah konkret dalam rangka percepatan realisasi program, karena seluruh komponen sudah tersusun rapi. Maka dari itu kami meminta bupati agar segera menerbitkan SK Pengelola program yang ada diseluruh OPD,” Kata Ariyati, Kamis (9/1/2020) kemarin.

Politisi PDIP ini menambahkan, berkaca dari tahun anggaran 2019 kemarin, pihaknya tidak ingin kejadian yang terjadi di tahun kemarin terulang di 2020. Seperti yang terjadi di sektor kesehatan, beberapa pekerjaan terpaksa harus putus kontrak yang mengakibatkan pekerjaan terbengkalai.

“Kita beri contoh tahun kemarin, ada beberapa proyek di bidang kesehatan yang terpaksa putus kontrak, di bidang pendidikan sendiri realisasi keuangan yang terjadi tahun 2019 tidak sesuai target, dimana ada anggaran kurang lebih 4 miliar tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini yang kita dorong agar hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi di 2020,” ungkap Ariyati.

Mantan kadis pendidikan Gorut ini juga meminta agar penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 dapat diteken pejabat berwenang sebelum minggu kedua bulan Januari. Mengingat hal tersebut sangat penting.

“Dokumen DIPA sudah lengkap dan prosesnya dari KUA-PPAS, bersama Rencana kerja (Renja) sudah dibahas tingkat komisi hingga tingkat Badan Anggaran, bahkan proses evaluasi di Provinsi serta penyelarasan anggaran sudah selesai dibahas. Seluruh komponen sudah sesuai prosedur dan telah sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, maka selaku mitra dari pihak eksekutif kami meminta agar DIPA Tahun Anggaran 2020 dapat segera ditandatangani oleh pejabat berwenang sebelum minggu kedua bulan Januari ini,” papar Ariyati.

Ariyati juga menegaskan, jika dalam perjalanannya ada pejabat yang enggan menandatangani DIPA TA 2020, maka dipastikkan oknum pejabat tersebut dinilai menghambat program yang sudah direncanakan oleh Bupati di tahun anggaran 2020.

“Kami dari legislatif sangat berharap agar DIPA TA 2020 segera ditanda tangani oleh pejabat berwenang, mengingat hal tersebut sangat penting dalam menjalankan dan merealisasika program pemerintah daerah,” ucapnya.

Pewarta: Matris Salim

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top