Buka Sosialisasi UUD konstruksi, Bupati Ingatkan Ini - REPUBLIKPOS.COM
Gorontalo Utara

Buka Sosialisasi UUD konstruksi, Bupati Ingatkan Ini

Republikpos, Gorut – Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin tidak ingin pembangunan di Gorut, khususnya pembangunan fisik bermasalah. Hal tersebut disampaikan Indra Yasin saat membuka Sosialisasi Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengakat tema “Menguatkan Peran dan Pemahaman Pelaksana Jasa Konstruksi serta Menjalin Sinergitas dalam Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara” di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Jumat (6/12/2019) kemarin.

Indra Yasin mengatakan ada 5 hal penting yang patut diperhatikan setiap penyedia jasa (pihak ketiga) yang ingin ambil bagian mengikuti tender proyek di Gorut. Yakni, dokumen adminitrasi harus sesuai, membuka rekening di Gorut, mengajukan penawaran yang wajar, intens melakukan pengawasan dengan melibatkan tim ahli, serta mengutamakan mutu pekerjaan.

“Tentu dalam setiap pengajuan jasa konstruksi baik barang maupun jasa, dokumen administrasi menjadi satu hal yang harus disesuaikan. Biasanya disitu, jasa konstruksi itu kadangkala hanya nambal sulam. Diambil dari tempat lain, sehingga kelihatan ada bunyi dan dia tawar di Gorut, tapi bukan Gorut dan justru kabupaten lain, itu berarti hanya dia salin. Nah, ini yang harus kita hindari kedepan,” ujar Indra.

Bupati juga meminta setiap penyedia jasa yang mendapat pekerjaan di Gorut, harus membuka rekening di Gorut. Karena diakui Indra, selama ini sudah sering terjadi, ketika ada perusahaan atau pekerjaan bermasalah, pemerintah daerah susah mencari di mana perusahaan tersebut berada.

“Oleh sebab itu, kalau dia buka rekening di Gorut, jika nanti terjadi apa-apa di lapangan, kita ada jaminannya, rekeningnya ada di Gorut,” kata Bupati.

Indra juga menyinggung terkait pengajuan penawaran. Dirinya tidak ingin penawaran yang diajukan ada istilah mudung. “Yang saya tahu penawaran itu yang wajar. Jadi, kedepan bukan penawaran yang paling rendah, tapi penawaran yang wajar. Kalau penawaran paling rendah dan rendah itu sudah 50 persen, mau dikerjakan apa lagi bangunan itu. Oleh sebab itu, urutan teratas bukan menentukan bahwa dia yang pemenang, tapi saya lihat mana penawaran yang wajar. Yang tidak wajar saya bilang jangan, mau dikerjakan apa lagi itu, dengan sisa anggaran dia sudah bikin seperti itu, saya tidak ingin seperti begitu,” tegasnya.

Dalam proses pekerjaanya pun, penyedia jasa diminta untuk senantiasa melakukan pengawasan secara terus menerus, termasuk melibatkan tim ahli.

“Kadang  ada persoalan teknis di lapangan, tapi tim ahlinya tidak ada. Karena biasanya tim ahli ini hanya sekedar formalitas saja, yang penting memenuhi persyaratan administrasi. Saya ingin benar-benar, tenaga ahlinya ada. Terkadang, tenaganya hanya dipinjam, tapi setelah terjadi masalah, tidak ada tenaga ahlinya. Maka, pekerjaan di lapangan pasti tidak akan sesuai,” tuturnya.

Pewarta: Matris Salim

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top