DPRD Gorontalo Isyaratkan Setujui KPBU RS. Ainun Habibie - REPUBLIKPOS.COM
Provinsi Gorontalo

DPRD Gorontalo Isyaratkan Setujui KPBU RS. Ainun Habibie

Dr. H. Idris Rahim, MM (Wakil Gubernur Gorontalo) saat mengikuti Dialog Terbuka terkait Ranperda Pemberantasan Miras bertempat di Warkop Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019). Salah satu hal yang dibahas dalam diskusi yang diikuti berbagai pihak itu terkait dengan nasib pengembangan RS Ainun Habibie.
alterntif text

Republikpos, Gorontalo – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengungkapkan dalam waktu dekat ini DPRD Provinsi Gorontalo segera menyetujui rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) setelah sebelumnya legal opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan sudah selesai.

“Sekarang ini sedang berproses di DPRD insya Allah dalam waktu dekat bisa disetujui. Legal opinion (pertimbangan hukum) sudah ada dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kalau semua sudah siap, segera akan ditindaklanjuti pembangunan rumah sakit Ainun ini,” ungkap Idris Rahim saat mengikuti Dialog Terbuka yang digelar di Warkop Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019) belum lama ini.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris A. Jusuf. Menurutnya, perjalanan panjang KPBU sejak tahun 2018 akan segera disetujui DPRD bulan November ini. Pihak legislatif membutuhkan 15 kali sidang, dua kali diantaranya oleh anggota periode 2019-2024 untuk menuntaskan persetujuan DPRD soal RS Ainun.

“Alhamdulillah ada kesepakatan pemahaman untuk tiga hal, pertama pembicaraan tim simpul dengan DPRD itu sudah selesai. Kedua, persetujuan kita akan bicarakan di tingkat Banmus. Ketiga, seluruh rekomendasi, seluruh pemaparan, seluruh dokumen itu menjadi bahan fraksi-fraksi untuk dasar persetujuan,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea juga mengungkapkan persetujuannya terkait dengan pembangunan RS Ainun dengan skema KPBU. Anggota DPRD dari Fraksi PAN yang sebelumnya keras mengkritisi RS Ainun belakang melunak dengan sejumlah catatan.

“Kalau pola itu kita gunakan, kita harus kaji jangan terganggu kepentingan rakyat dengan pembangunan ini. Saya kasih contoh, kalau perjalanan dinas anggota DPRD tahun ini Rp. 55 miliar ya kita potong mungkin tinggal Rp. 30 miliar. Begitu juga eksekutif misalnya Rp. 100 miliar, kita potong Rp. 50 miliar sehingga sudah ada Rp. 75 miliar,” usulnya.

Selain legal opinion dari Kejaksaan Tinggi, DPRD mensyaratkan empat hal sebelum KPBU disetujui. Tiga lainnya yaitu Persetujuan Avaibility Payment (AP/angsuran pembiayaan) dari Kemendagri, Penjaminan dari PII dan kajian dari BPKP. Semua syarat sudah terpenuhi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top