Kemendagri Pertemukan Pemprov Gorontalo dan Sulteng Bahas Tapal Batas - REPUBLIKPOS.COM
Provinsi Gorontalo

Kemendagri Pertemukan Pemprov Gorontalo dan Sulteng Bahas Tapal Batas

Dr. H. Idris Rahim, MM (Wakil Gubernur Gorontalo) saat menghadiri mediasi antar Pemkab Gorut dan Pemkab Buol oleh Kemendagri bertempat di Hotel Djayakarta, Nusa Tenggara Timur, Selasa (22/10/2019). Pemkab Gorut menawarkan empat poin untuk penyelesaian sengketa tapal batas dengan Pemkab Buol.
alterntif text

Republikpos, Labuan Bajo – Kementerian Dalam Negeri republik Indonesia memfasilitasi sengketa tapal batas antara Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Selasa (22/10/20019). Namun pertemuan internal yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, NTT ini tidak dihadiri oleh perwakilan Pemprov Sulteng maupun Pemkab Buol.

Adapun perwakilan Pemprov Gorontalo hadir Wakil Gubernur Idris Rahim, Kepala Badan Kesbangpol Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf. Turut hadir dari Pemkab Gorut, Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD Gorut, Kabag Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pertemuan ini penting dikarenakan hingga batas waktu 6 September 2019 Pemkab Buol dan Gorut tidak menemui kata sepakat. Pemkab Gorut dengan tegas menolak adanya tawaran pemerintah Buol untuk tukar guling sub segmen Wumu dengan Sub Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri No. 59 tahun 1992.

Disisi lain, Pemkab Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado No. 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal denan kerataan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri No. 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri No.19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo).

“Ada juga Permendagri No.137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyebut Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih (Kecamatan Tolinggula) adalalah bagian dari Kabupaten Gorut,” ujar Wabub Gorut Thariq Modanggu.

Thariq juga menguraikan aspek hostoris, yuridis, geografis dan sosiologis kenapa Desa Papulangi dan Desa Cempaka Putih adalah bagian dari Gorut. Hal itu sejalan dengan pedoman penyelesaian tapal batas sesuai Permendagri 141 Tahun 2017.

“Secara historis misalnya, Papualangi itu kan bahasa Gorontalo artinya Papo-papo (batas atas) dan langi-langi (terendam), maka Papualangi adalah kesatuan atas/ pembatas dengan kerataan. Inilah yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Vlakte Van Papualangi sesuai surat tapal batas Residen Manado tahun 1898,” jelasnya.

Ada empat poin yang menjadi tawaran atau rekomendasi Pemkab Gorut. Pertama, berdasarkan Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah maka penetapan tapal batas Gorut dan Buol didasarkan pada peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) sehingga tidak perlu mengubah batas.

Kedua penetapan tapal batas tidak mempengaruhi perkembangan sosial dan itervensi pembangunan saat ini. Ketiga, pembangunan jalan akses ke Desa Umu bisa dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama dua daerah. Keempat, komitmen Pemkab Gorut untuk memperhatikan warga Buol di Desa Umu dan sekitarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top