Thariq: Permendagri 141 Tahun 2017 Jadi acuan Bahas Tapal Batas - REPUBLIKPOS.COM
Gorontalo Utara

Thariq: Permendagri 141 Tahun 2017 Jadi acuan Bahas Tapal Batas

alterntif text

Republikpos, Gorut – Menyikapi kisruh Tapal Batas di wilayah Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Palele, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu mengatakan pihak pemkab Gorut pada dasarnya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Wilayah. Hal tersebut disampaikan wabup usai menghadiri rapat bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah dinasnya, Rabu (16/10/2019).

Thariq menjelaskan yang menjadi persyaratannya ada empat, yakni soal geografis, sosiologis, historis, yang menjadi pertimbangan. Dan ini langkah-langkah yang kita siapkan sesuai dengan aturan yang ada.

“Semua ada prosedurnya dan kita dari Gorut sudah mempersiapkan semuannya, dan pihak Buol dan Gorut akan kembali menggelar pertemuan di Nusa Tenggara Timur,” ungkap thariq.

Wabup menambahkan, pertemuan yang digelar di rumah dinas gubernur baik Gubernur Sulteng maupun Bupati Buol tidak ada yang datang. Namun dirinya  mengungkapkan bahwa Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah.

“Menurut Pak Gubernur, yang dibicarakan akan ada pertemuan yang lebih spesifik antara kedua Gubernur, yang pertama untuk bagaimana agar situasi menjelang pertemuan tanggal 22 dengan pihak Kemendagri semua pihak bisa menahan diri, menjaga keamanan ketertiban karena proses ini sedang berjalan,” ujarnya.

Menyinggung soal aksi blokade jalan yang dilakukan warga masyarakat di Kecamatan Tolinggula, Wabup Thariq mengatakan hal tersebut sudah menjadi kewenangan pihak kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan sesuai dengan tugas mereka.

“Kita dari Pemda sifatnya hanya mendukung aparat keamanan dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang mengatakan bahwa batas itu sudah bergeser sampai di sungai (masuk wilayah Tolinggula) dan bukan lagi di atas, kami sampaikan bahwa isu itu tidak benar alias hoax,” tegas Thariq.

Wabup mengaku, pihaknya juga melakukan pertemuan di Jakarta belum lama ini, dimana Bupati Buol dan Pemda Sulawesi Tengah menawarkan kerjasama kesepakatan, tapi kami tidak menyepakati. Yaitu, tapal batas di segmen satu di Umu dan segmen dua di Papualangi-Cempaka Putih.

“Kita tetap pada prinsip sesuai dengan apa yang ada sekarang, tidak merugikan masyarakat dan daerah,” ucap Thariq.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gorut, Hamzah Sidik mengingatkan kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang tujuannya jelas untuk mengadu domba dan memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Saya minta masyarakat harus cerdas dalam mencerna setiap informasi yang masuk, dan mencari tau apakah itu benar atau tidak,” kata Hamzah.

Hamzah berjanji DPRD akan berjuang juga dalam upaya untuk mempertahankan apa yang selama ini menjadi wilayah Gorut yang ada sejak masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara.

Pewarta: Matris Salim

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top