Modifikasi Baju Adat Tanpa Ijin, Dispar Gorontalo Protes YPPKI - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Modifikasi Baju Adat Tanpa Ijin, Dispar Gorontalo Protes YPPKI

alterntif text

Republikpos, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas pariwisata melayangkan protes resmi kepada Yayasan Putra Putri Kebudayaan Indonesia selaku penyelenggara Ajang Putra Putri Kebudayaan Indonesia (PPKI) 2019. Protes tersebut dilakukan terhadap kreasi baju adat Gorontalo yang dipamerkan melalui akun instagram yang digunakan oleh peserta ajang Putra-Putri Kebudayaan Indonesia (PPKI) 2019 dan mengatasnamakan Provinsi Gorontalo.

Kepala Dinas Pariwisata, Rifli Katili mengaku tidak pernah mengutus perwakilan ke ajang PPKI 2019 tersebut.

“Yayasan Putra Putri Kebudayaan Indonesia tidak pernah  mengundang secara resmi Pemprov Gorontalo terkait event tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (24/8/2019).

Menurut Rifli, secara umum masyarakat Gorontalo tidak setuju jika perempuan atas nama Margaretha Hutagalung itu mengenakan pakaian adat Gorontalo yang sudah dimodifikasi. Dirinya menambahkan, karena slot untuk Gorontalo kosong maka diisi oleh agency dari Surabaya tanpa pemberitahuan kepada Pemprov Gorontalo sebagai daerah utusan.

“Terkait keikutsertaan yang bersangkutan tanpa sepengetahuan Pemprov atau Dinas Pariwisata. Apalagi memberikan rekomendasi sebagai utusan daerah,” ujar Rifli. Jika saja perwakilan agency melakukan koordinasi resmi dengan Dinas Pariwisata Gorontalo. Maka kami akan melakukan upaya memberi rekomendasi ditambah dukungan pendampingan untuk menggunakan pakaian baju adat Gorontalo,” kata Rifli.

Selain melayangkan protes ke pihak panitia penyelenggara, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo juga akan duduk bersama perwakilan tokoh adat dan MUI untuk membahas persoalan ini.

“Karena sudah menimbulkan aksi protes dari masyarakatakat, kita secepatnya akan membahas masalah ini,” ucapnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top