Dewan Sesalkan Keterlambatan Penyerahan Draft KUA-PPAS APBD-P Gorut 2019 - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Gorontalo Utara

Dewan Sesalkan Keterlambatan Penyerahan Draft KUA-PPAS APBD-P Gorut 2019

Republikpos, Gorut – Hingga saat ini draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Gorut tahun 2019 belum juga diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Keterlambatan draft KUA-PPAS APBD-P tersebut sangat disesalkan oleh Ketua DPRD Gorut, Nurdjanah Yusuf. “Belum ada Sampai saat ini kami di legislatif masih menunggu draft KUA-PPAS APBD-P Kabupaten Gorut tahun 2019,” ungkapnya.

Menurut legislator Partai Golkar tersebut, Untuk APBD-P sesuai dengan ketentuan yang diamanatkanpaling lambat telah ditetapkan pada bulan September. “Kami sebenarnya berharap, untuk pembahasan APBD-P itu dapat dilaksanakan oleh para anggota DPRD periode saat ini. Karena ada berbagai pertimbangan, terutama dari sisi waktu,” ujar Nurdjanah.

Jika akan dibahas oleh anggota DPRD periode yang baru, maka dapat dipastikan bahwa untuk APBD-P tahun 2019 baru dapat ditetapkan bulan Oktober papar Nurdjanah.

“Jika itu terjadi maka dampaknya akan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk kami yang ada di DPRD, Pemda Gorut dan terutama masyarakat,” ucap Nurdjanah.

Nurdjanah pun mengaku pihaknya telah mengundang beberapa instansi terkait untuk mendapatkan kejelasan dari APBD-P tersebut. “Biasanya keterlambatan pembahasan dikarenakan pihak DPRD memiliki banyak agenda. Namun untuk kali ini, justru kami yang gelisah menunggu diserahkannya draft KUA-PPAS APBD-P tersebut,” terangnya.

Srikandi Partai Golkar ini memaparkan bahwa untuk anggota dewan periode baru masih banyak harus mengikuti agenda awal yang sebelum fokus pada pembahasan.

“Mereka harus mempersiapkan pembentukan pansus tata tertib, belum lagi pembahasannya. Kemudian ada beberapa paripurna dan juga pembentukan fraksi, tidak hanya itu, masih akan ada lagi pembentukan alat kelengkapan dewan serta penguatan atas tugas dan kewajiban anggota dewan baru yang sifatnya wajib untuk diikuti yakni pelaksanaan bimbingan teknis,” paparnya Nurdjanah.

Pewarta: Matris Salim

alterntif text
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top