Bupati Cabut Izin Investor Demi Selamatkan Hutan - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Pohuwato

Bupati Cabut Izin Investor Demi Selamatkan Hutan

Republikpos, Jakarta – Akademi ilmu pengetahuan indonesia (AIPI) dan ALMI bekerjasama dengan World Resources Institut (WRI) Indonesia menggelar Konfrensi Transfer Fiskal Ekologi di Auditorium Lt.2 Perpustakaan Nasional RI, Kamis (1/8/2019).

World Resources Institut (WRI) Indonesia sendiri adalah lembaga independen yang bergerak dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan termasuk pendanaan publik di daerah guna perlindungan dan pemulihan sumber daya alam dan ekosistem.

Dalam konfrensi tersebut, WRI Indonesia menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi pengalokasian DAU dimasa mendatang yang lebih adil berdasarkan kinerja menjaga hutan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah kaya hutan.

Selain itu, WRI juga meneliti terkait pengusahaan dan pemanfaatan ekonomi dari hutan didukung dalam bentuk insentif yang tepat dan memadai serta mendorong perlindungan dan pemulihan hutan secara berkelanjutan dengan penambahan DAU bagi daerah yang kaya Hutan didasarkan pada luas dan tingkat tutupan hutan yang ada.

Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga yang turut hadir saat konfrensi tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah harus mendorong percepatan masuknya investasi, namun di sisi lain kewenangan pemberian ijin investasi sudah di ambil pusat dan provinsi.

“Bicara investasi bicara ketersediaan lahan, bicara ketersediaan lahan berarti kita membicarakan lingkungan dan luasan kehutanan. Mau tidak mau luasan hutan di daerah makin sempit, di sisi lain perhatian pemerintah terhadap daerah terkait dana bagi hasil khusus daerah penghasil hutan dari pemerintah pusat belum di rasa adil oleh daerah,” ungkap Syarif.

Bupati mencontohkan, di Kabupaten Pohuwato memiliki hutan yang luas baik hutan produksi dan konservasi. “Saya waktu itu mengambil kebijakan yang menantang. Tidak bermaksud menyalahkan pemerintah sebelumnya karena kurang elok, tapi demi menyelamatkan hutan, di tahun 2012 saya mencabut 5 izin yakni perkebunan 3 izin serta pertambangan 2 izin dan itu sudah di laporkan ke KPK.

5 izin ini kata Syarif, jika dirata-ratakan satu ijin kurang lebih 50 hektar Jadi ada sekitar 250 hektar. ijin Ini berada dalam kawasan hutan.

“Ini cara saya menyelamatkan cadangan hutan yang ada di Pohuwato untuk tidak dikelola dengan dalih kepentingan investasi. Tidak sedikit yang sudah punya ijin, tapi tidak serius dan tidak sungguh mengelola untuk kepentingan investasi yang memberikan manfaat untuk daerah dan masyarakat. Praktek praktek ilegal yang terjadi di kawasan hutan ini yang kita awasi terus bersama aparat penegak hukum Pohuwato,” ujar Bupati.

Pewarta: Rais Kamali

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top