Bahas RAPBD 2020, Pejabat Gorut Dilarang Keluar Daerah - REPUBLIKPOS.COM
Gorontalo Utara

Bahas RAPBD 2020, Pejabat Gorut Dilarang Keluar Daerah

Republikpos, Gorut – Sekretaris Daerah Gorut, Ridwan Yasin menginstruksikan semua pimpinan serta pejabat terkait di lingkup OPD Kabupaten Gorontalo Utara tidak diperkenankan meninggalkan daerah, hingga pekan kedua Bulan Juli 2019. Seluruh pejabat tersebut diminta untuk fokus dalam pembahasan RAPBD 2020 dan RPJMD 2018-2023.

Penegasan itu disampikan Sekda usai mengikuti Kegiatan Sosialisasi permendagri di Kota Manado, Jumat (28/6/2019) kemarin. Ridwan Yasin mengungkapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara segera action dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.

“Penegasan ini dalam rangka menindaklanjuti Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, serta evaluasi RPJMD 2018-2023,” ujar Sekda.

Sekda menjelaskan sebagai tindaklanjut hal tersebut, Pemkab Gorut diminta oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyelesaikan terlebih dahulu Dokumen RPJMD yang sedang di bahas.

“Saat ini Pembahasan RPJMD Gorut ditingkat Provinsi sudah masuk pada tahapan bab III. Sehingganya ini perlu diseriusi oleh Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum masuk pada tahapan penyusunan RAPBD 2020 yang ditargetkan selesai minggu kedua Bulan Juli depan,” ungkap Ridwan.

Pemkab Gorut diberikan waktu paling lambat pekan kedua Juli 2019 untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2020 dan RPJMD. Tentu ini berdasarkan dengan penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD nanti.

“Kami sudah sampaikan kepada OPD yang nantinya akan diperkuat dengan Surat Pemberitahuan ke seluruh OPD dan Camat serta Penyusun Program/Perencanaan agar Jangan Keluar daerah dulu dan ini tidak bisa ditawar-tawar,” tutur Ridwan.

Jika terbukti ada pejabat yang tidak mengindahkan instruksi ini, Ridwan mengaku, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas.

“Kalau yang melanggar berarti sudah tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah maupun tugas yang diemban, sehingganya siap-siap menerima sanksi,” tegas Ridwan.

Pewarta: Matris Salim

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top