Simak Aturan Baru Kemendagri Terkait Pedoman Penyusunan APBD 2020 - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Provinsi Gorontalo

Simak Aturan Baru Kemendagri Terkait Pedoman Penyusunan APBD 2020

alterntif text

Republikpos, Gorontalo – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Salah satu poin substantif dalam Permendagri tersebut menyangkut periodesasi pengusulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2020.

Ya, tahapan penyusunan APBD 2020 dengan penyampaian rancangan KUA-PPAS ke DPRD paling lambat pekan kedua bulan Juli 2019. Sedangkan untuk pembahasan Ranperda APBD 2020 dipatok pada pekan kedua bulan Agustus 2019 nanti.

“Apabila kepala daerah tepat waktu mengajukan KUA-PPAS namun DPRD tidak mau membahas, maka sampai pekan kedua bulan Agustus kepala daerah tidak lagi membahas KUA-PPAS, tapi langsung menyampaikan rancangan Perda APBD 2020,” tegas Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Mohamad Adrian Noervianto pada Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020 kepada Pemerintah se-Provinsi Gorontalo bertempat di Lagoon Hotel, Kota Manado, Sulut, Kamis (27/6/2019).

alterntif text

Dikatakan Adrian, jika pembahasan KUA-PPAS ditolak DPRD maka akan menjadi kerugian bagi para legislator. Dijelaskannya, KUA-PPAS substansinya menyusun porioritas anggaran, sedangkan Ranperda APBD hanya mengalokasikan anggaran yang sudah diprioritaskan.

“Olehnya, harapan kami begitu terima usulan KUA PPAS segera bikin Banmus-kan (Badan Musyawarah) dan jadwalkan. Jangan sampai lewat pekan kedua bulan Agusutus,” tegas Adrian.

Muncul pertanyaan, anggota DPRD yang manakah yang berhak membahas Ranperda APBD Perubahan 2019 dan Ranperda APBD 2020, apakah periode 2014-2019 atau anggota DPRD selanjutnya yang baru akan dilantik pada Oktober 2019 nanti?

Adrian menegaskan, itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meski begitu, jika belajar dari pengalaman tahun 2014, pembahasan oleh anggota DPRD yang baru seringkali terkendala oleh Alat Kelengkapan Dewan yang tarik ulur. Akibatnya, pembahasan Ranperda APBD menjadi molor hingga batas akhir tanggal 30 November.

“Begitu 30 November tidak ketuk palu, maka nanti akan ada saksi kepada kepala daerah maupun anggota DPRD. Sanksinya juga tidak melihat waktu; pak itu ‘kan dibahas oleh anggota periode lama, kita ini ‘kan baru? Undang-undang tidak melihat itu,” tegasnya.

alterntif text
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top