Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Jelaskan Skema KPBU RS Ainun - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Provinsi Gorontalo

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Jelaskan Skema KPBU RS Ainun

alterntif text

Republikpos, Gorontalo – Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menyarankan, mereka yang tidak percaya dengan mekanisme pembiayaan untuk pembangunan RSUD dr. Hj. Hasri Ainun Habibie, baiknya mengkonfirmasi atau berkonsultasi langsung dengan tiga kementrian terkait.

Pernyataan Budi itu menanggapi tudingan miring terhadap rencana pembangunan RSUD dr. Hj. Hasri Ainun Habibie atau lebih dikenal dengan sebutan RS Ainun.

Pastinya kata Budi, mekanisme yang ditempuh Pemprov Gorontalo terkait pembangunan RS Ainun yang menggunakan skema KPBU sudah sesuai aturan. Bahkan hingga kini pihaknya masih berkoordinasi dengan tiga lembaga kementrian, terkait KPBU itu sendiri.

“Kalau memang ada yang tidak yakin atau meragukan mekanisme ini saya sarankan sebaiknya mengcrosscek langsung ke kementrian terkait yang ada di kantor sekretariat bersama. Soal pedoman teknis KPBU ada di Bappenas, soal pembayaran AP itu ada di Kementrian Dalam Negeri, soal perusahaan mana yang yg akan menjari badan usaha pelaksana mekanisme pengadaannya itu di LKPP,” jelas Budi, Selasa (25/6/2019).

alterntif text

Bagi Budi, pemerintah daerah sejatinya sangat menghargai setiap pendapat dari siapapun itu. Tapi, kalau memang kurang puas dengan jawaban pemprov, baiknya bisa langsung berkoordinasi dengan kementrian terkait.

Sementara itu, payung hukum yang mendasari KPBU, bisa dilihat di Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Aturan itu diatur secara lebih teknis dalam Permen PPN/Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur.

Ada juga Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Dalam Penyediaan Infrastruktur, PMK Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top