PPK Wajib Kantongi Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Gorontalo Utara

PPK Wajib Kantongi Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa

Republikpos, Gorut – Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang harus dikantongi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan hal ini diharapkan untuk dapat diperhatikan pemerintah daerah sebagaimana regulasi yang ada dan untuk menunjang jalannya program pembangunan daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hitler Datau.

Menurut Hitler, Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa harus dikantongi oleh setiap Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK.

“Dan untuk Kabupaten Gorut, hal ini belum menjadi perhatian yang serius. Namun berdasarkan regulasi yang ada seperti dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2, syarat menjadi PPK tersurat dengan tegas salah satunya yakni memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Hitler bahwa dalam Perpres 70 tahun 2012 pasal 11 ayat  1. a.1. menyebutkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa yang merupakan hak PPK dan tugas ini adalah sangat riskan dan krusial, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa dan tidak boleh mengarah pada merek/brand tertentu.

Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

“PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah  pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018). Jika PPK tidak mengantongi sertifikasi maka tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya dan itu tentu dugaan pelanggaran,” ujarnya.

Pengetahuan seorang PPK dalam hal ini dituntut karena harus memahami teknis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

“Tidak bisa seorang PPK berlindung dibalik tim teknis atau tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi teknis ataupun berlindung dibalik konsultan perencana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,” kata Hitler.

Untuk itu Hitler berharap agar pemerintah daerah dapat memperhatikan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam  Pasal 88 poin ‘C’ dan ‘D’ menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Pewarta: Matris Salim

alterntif text
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top