Penanganan Stunting Tekan Angka Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo – REPUBLIKPOS.COM
Kabgor

Penanganan Stunting Tekan Angka Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

Republikpos, Limboto – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menegaskan, Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah percontohan penurunan stunting. Di Indonesia selain Kabupaten Gorontalo, Provinsi bali juga menjadi pilot Project penurunan stunting. Bahkan katanya, bukan hanya angka stunting yang menurun drastis, kemiskinan pun berbarengan turun dalam tiga tahun terakhir.

“Penanganan stunting berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Karena, ketika stunting ditangani secara otomatis kemikinan juga turun,“ kata Nelson saat diwawancarai usai menjadi narasumber pada kegiatan Destiminasi Produk Pengetahuan Advokasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dengan tema arah kebijakan dan stategis penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo, selasa (30/4/2019) di JS Luwansa, Jakarta.

Begitu banyak indikator dan Program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menurunkan angka kemiskinan. Program itu Kata Nelson, penataan dengan data berbasis terpadu (BDT) melalui metode mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM), dan sistem informasi kesejahteraan social- Next Generation ( SIKS-NG), dukungan anggaran kemiskinan, konvergensi  kemiskinan secara komprehensif dan focus.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara Kelembagaan terus membangun kemitraan dengan berbagai unsur dan intansi. Diantaranya dengan perguruan tinggi, swasta, organisasi masyarakat, untuk sama –sama menanggulangi kemiskinan.

Bukan hanya itu, Nelson menyampaikan bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan pemrintah Kabupaten Gorontalo menargetkan 10 ribu rumah selama lima tahun. Program rumah mahyani hingga tahun 2018 sudah kurang lebih 7ribuan dan ini akan berkelanjutan hingga tahun 2020 dengan target 10 ribu rumah mahyani.

Bidang peternakan, Nelson mengatakan saat ini sudah banyak bantuan ternak sapi maupun kambing yang diberikan kepada masyarakat miskin. Demikian pula bidang pertanian, serta bantuan pangan non tunai.

”Ini semua guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Gemilang yang tertuang dalam RPJMD serta pencapaian SDGS di Kabupaten Gorontalo,” tukas Nelson.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menjelaskan Sejak desentralisasi dan otonomi daerah berlaku pemerintah terus meningkatkan transfer dana ke daerah, termasuk melalui skema Dana Desa sejak tahun 2015. Namun berdasarkan analisis unit Advokasi TNP2K terhadap laporan realisasi APBD yang dikaitkan dengan kinerja indikator-indikator utama kemiskinan di sektor-sektor kunci, naiknya (turunnya) belanja daerah tidak cenderung berkaitan dengan membaik (memburuknya) indikator-indikator yang bersangkutan. Menghadapi masalah itu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Unit Advokasi Daerah secara berkelanjutan mengupayakan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang saat ini sudah terbentuk di seluruh provinsi dan 498 kabupaten/kota di Indonesia.

Bambang Widianto menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong daerah untuk lebih kreatif dalam menyusun anggaran sehingga upaya penanggulangan kemiskinan tidak stagnan,

“TNP2K melakukan advokasi melalui berbagai bentuk kerjasama dengan TKPK untuk meningkatkan kapasitas tim teknis di lembaga ini dalam menyusun rencana program dan disain pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi APBD untuk penanggulangan kemiskinan. Dengan kemampuan ini TKPK mampu menggalang dukungan politik dari pengambil kebijakan serta keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah terhadap upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan,” tutur Bambang.

Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Cokro Katili menambahkan, bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini telah melaksanakan harapan-haraan dari  TNP2K untuk  lebih fokus kearah optimalisasi pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan. Pemberian program kemiskinan hanya masyarakat yang terdaftar pada BDT, melaksanakan konvergensi program pembangunan daerah dan penguatan.

“Kelembagaan Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) adalah harapan TNP2K yang dilaksanakan di kabupaten Gorontalo,” tandas Cokro Katili

Pewarta: Larasati Widya

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top