Sekda Gorut Terima Hasil Pemeriksaan dari BPK RI – REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Daerah

Sekda Gorut Terima Hasil Pemeriksaan dari BPK RI

Republikpos, Gorut – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Ridwan Yasin, SH,MH menerima laporan hasil pemerikasaan dengan tujuan tertentu atas belanja modal infrastruktur tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, bertempat di auditorium BPK RI Perwakilan Gorontalo, Rabu (9/1) siang tadi.

Laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan lansung oleh kepala BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo Muhaimin, yang turut dihadiri Wakil Bupati Boalemo,ketua DPRD Boalemo, Sekwan Gorut dan para auditor BPK RI.

Dalam sambutanya kepala BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo Muhaimin mengatakan penyerahan hasil pemeriksaan ini disamping menjadi kewajiban BPK dalam memenuhi amanat konsistutisional juga membantu DPRD dalam hal penganggaran dan pengawasan selain itu dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal khususnya belanja modal infrastruktur.

Selanjutnya pemerintah daerah agar dapat dengan segera melakukan tindakan perbaikan sebagaimana tindak lanjut pada hasil temuan tersebut dengan waktu yang ditetapkan selama 60 hari dan selanjutanya menyampaikan hasil dari perbaikan tersebut kepada BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo Utara Ridwan Yasin usai menerima LHP tersebut mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah berkomitmen dalam melakukan pembenahan pada hasil temuan tersebut, dan ini akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam hal mengurangi atau meminimalisir setiap temuan-temuan tersebut.

“Ya, tentu selaku pemerintah daerah wajib hukumnya menindaklanjuti LHP dari BPK sebelum 60 hari kerja yang telah di tetapkan. Dan kami pun berkomitmen untuk tetap mempertahankan status predikat Wajar Tanpa Pengecualian di tahun ini”,ungkap Sekda Ridwan Yasin.

Selanjutnya, harapan Sekda kedepan agar semua OPD dibawah pengawasan DPRD agar supaya dapat bersinergi dan bersama-sama melaksanakan tugas dengan baik sehingga pemerintah daerah dapat mempertahankan atau meraih kembali predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penulis: Matris Salim

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top