IKM Kabgor Tembus Nilai B, Nelson Imbau OPD Terus Maksimalkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

IKM Kabgor Tembus Nilai B, Nelson Imbau OPD Terus Maksimalkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

alterntif text

Republikpos, Limboto – Dalam rangka memaksimalkan pelayanan public di Kabupaten Goronalo melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) yang di laksanakan Tim Assesment yang terdiri dari gabungan lintas Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Gorotalo menempatkan Kabupaten Gorontalo mencapai kategori B dalam pelayanan publik.

Survei ini sudah dilaksanakan kurang lebih 3 tahun dan terjadi progress yang cukup signifikan sejak tahun 2016 dengan nilai 79,89% ,kemudian tahun 2017 dengan nilai 80,47% ,dan Tahun 2018 dengan nilai 85,46%.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Assesment DR.Masri Kudrat Umar, M.Pd dalam paparannya di hadapan Bupati bersama jajarannya di Ruang Gemilang Kantor Bupati Gorontalo Lantai II, Senin (17/12/2018).

Mansir Kudrat menerangkan Terdapat 9 unsur penilaian diukur sesuai indicator yang terdapat pada instrument Indeks Kepuasan Masyarakat seperti yang tertuang pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 yakni Persyaratan, Prosedur,Waktu Pelayanan, Biaya, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Petugas Penanganan, Pengaduan,Saran,Masukan, serta Sarana Prasarana.

Sementara itu Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo menyampaikan dari capaian ini OPD Lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh OPD untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal, pelayanan yang ramah, cepat, tepat waktu, dan tidak berbelit belit.sebagai aparatur sipil Negara harus melayani bukan dilayani.

“Jadilah pelayan yang baik bagi masyarakat, berikan service terbaik bagi mereka,” tukas Nelson.

Sementara itu Kabag Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda kabupaten Gorontalo, Rizal Lapananda dalam laporannya menyampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipublish oleh Tim Assesment adalah sebagai trigger untuk memacu pelayanan public yang lebih baik kedepan.

“Jika tahun sebelumnya assesment hanya dilingkup OPD maka penilaian kali ini diperluas lagi sampai ke UPTD, Puskesmas, dan Desa,” jelas Rizal.

Hal ini Kata Rizal,guna mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan dan mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan secara periodic juga mengetahui beberapa hotspot yang menjadi kelemahan selama ini.

“Kami tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan. Penilaian Ombudsman RI pada tahun 2018 Alhamdullilah kami naik di zona kuning dari sebelumnya zona merah pada tahun 2017. Begitu juga hasil assessment Kemenpan RB tahun 2018 terhadap mutu pelayanan di Dinas PTSP, Capil, dan RS MM Dunda, kami masih meraih Nilai C, Insha Allah dengan mendorong kinerja pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan public, kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan akan lebih baik lagi,” pungkas Rizal.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top