Reses di Pasar Kayu Bulan, Aleg DPR Kabgor Temukan Adanya Transaksi Lapak – REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Daerah

Reses di Pasar Kayu Bulan, Aleg DPR Kabgor Temukan Adanya Transaksi Lapak

Republikpos, Limoto – Anggota legislative (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pada instansi terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk menginvetarisir kembali pedagang yang ada di pasar tradisional kayubulan, pasalnya kondisi saat ini telah terjadi transaksi menjual petak dari satu pedagang ke pedagang lainnya.

Hal ini terungkap dari sejumlah pedagang saat kunjungan aleg dapil Limboto-Limboto barat yang turun langsung ke pasar tradisional kayubulan, Selasa (4/12).

Dari ungkapan salah seorang ibu yang mengaku jika dirinya memliki petak ikan diujung tetapi berhubung lokasinya sepi pengunjung sehingga dirinya menempati petak dari pedagang lainnya yang notabenenya pemilik petak tidak menempati tempat tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang pedagang Dahlan Sikili seorang pedagang yang mengaku adalah penjual tetapi tak mempunyai petak sampai dengan saat ini tetapi nama sudah terdata di dinas.

”Karena pasar dibongkar saya tak lagi mempunyai petak tetapi saat ini saya membayar sebesar Rp 50 ribu setiap minggunya ke pemilik meja yang juga pedagang dan sekarang sudah bisa mendapatkan tempat asalkan memberikan uang sebesar Rp 250 ribu, hanya saja saya belum mempunyai uang dan dulunya petak-petak yang ada ini karena tak ada yang mau menetap tapi diminta uang sebesar Rp 1.500.000, sehingga kami memintakan kejelasan,” ungkap Dahlan.

Dari kunjungan ini aleg dapil Limboto ini meminta kepada dinas terkait untuk mendata kembali seluruh pedagang yang memang masih menempati petak yang ada dan klausul penetapannya pun harus jelas, data diri serta foto pedagang mana yang memang masih aktif dan tidak.

“Karena petak pasar ini bukan milik pedagang tetapi milik pemerintah, sehingga tidak benar jika ada pedagang yang membayar kepada pedagang lainnya,” tegas Iskandar Mangopa yang diamini oleh Aleg Jayusdi Rivai.

Sementara itu Aleg Adnan Entengo menambahkan, dalam penetapan petak harus jelas dan ada aturannya, sehingga jika pemilik petak melanggar aturan termasuk memperjual belikan petak tentunya akan ada sanksi yang diberikan dan tak lagi punya hak memiliki petak tersebut dan dimintakan pada dinas untuk bertindak tegas dalam menerapkan aturan kedepannya.

“Agar semuanya berjalan sesuai prosedur dan tak akan ada lagi transaksi jual beli petak, karena petak memang bukan kepunyaan pedagang melainkan pemerintah, maka inventarisir pedagang harus segera dilakukan dan juga dimintakan pelaksanaan sosialisasi atas kepemilikan petak inipun harus melibatkan semua pedagang agar semuanya jelas,” tandas Adnan.

Penulis: Even Makanoneng

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top