DPR Kabgor Sahkan APBD 2019 – REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Daerah

DPR Kabgor Sahkan APBD 2019

alterntif text

Republikpos, Limboto – Setelah melalui pembahasan serta proses yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya mengesahkan APBD Kabupaten Gorontalo 2019, Jum’at (30/11/2018). Pengesahan ini di pimpin langsung Ketua DPRD, Sahmid Hemu, didampingi Wakil Ketua DPRD I dan II.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ali Polapa dalam laporan yang dibacakan menyampaikan, RAPBD Kabupaten Gorontalo tahun 2019 dalam kondisi defisit. Terdapat penurunan di beberapa pos pendapatan. Penyumbang penurunan pendapatan utama adalah pada sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer.

“Jika kita ukur penurunan tersebut dibanding APBD Induk Tahun 2018, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada rancangan APBD Tahun 2019 Rp. 319.323.532.000,00 sedangkan pada APBD Induk Tahun 2018 DAK Rp. 360.445.648.000,00 atau turun sebesar Rp. 41.122.116.000,00. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada APBD
Induk 2018 sebesar Rp. 12.620.399.000,00, sedangkan pada Rancangan APBD 2019 sebesar Rp. 11.827.617.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 792.782.000,00. Dana insentif daerah (DID) pada rancangan APBD 2019 sebesar Rp. 35.068.584.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 5.931.416.000,00,00 dari APBD induk tahun 2018 yakni sebesar Rp. 41.000.000.000,00.,” Papar Ali dalam laporannya.

Selanjutnya, sesuai hasil pembahasan struktur APBD, maka APBD tahun 2019 terdiri dari pendapatan daerah ini dianggarkan Rp. 1.491.590.368.759,00, jumlah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 190.035.934.231,00 yang diakumulasi dari Pajak Daerah Rp. 25.967.109.857,00, Retribusi Rp. 5.690.642.622,00, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 2.214.523.748,00, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 156.163.658.004,00.

Dana Perimbangan Rp. 1.006.387.802.000,00 yang merupakan akumulasi dari, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 11.827.617.000,00, Dana Alokasi Umum Rp. 675.236.653.000,00, Dana Alokasi Khusus Rp. 319.323.532.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 295.166.632.528,00 yang merupakan akumulasi dari, pendapatan hibah dari pemerintah Rp. 2.932.500.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak dari Proviinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya Rp.
43.298.267.528,00, Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus Rp. 248.935.865.000,00.

Untuk Belanja Daerah Tahun 2018 dianggarkan Rp. 1.531.590.368.759,00 yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung Rp. 793.640.823.432,00, Belanja Langsung Rp. 735.749.545.327,00, sedangkan pembiayaan dengan melihat perbandingan angka Rp. 1.491.590.368.759,00 dengan angka belanja daerah senilai Rp. 1.529.390.368.759,00 pada RAPBD 2019 terdapat defisit anggaran sejumlah pendapatan daerah senilai Rp. 37.800.000.000,00.

Pada penjelasan Permendagri Nomor 38 tahun 2018 dinyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan devisit ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutupi devisit tersebut yang bersumber dari silfa tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

“Dan untuk angka devisit ini, akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp. 40.000.000.000,00 yang akan dialokasikan pada beberapa mega proyek seperti penataan shoping centre Limboto, Pembangunan Rumah Sakit Boliyohuto dan Pelabuhan Bilato, pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp. 2.200.000.000.-” Tandasnya.

Penulis: Even Makanoneng

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top