Ranperda BPD Mulai Dibahas – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Ranperda BPD Mulai Dibahas

REPUBLIKPOS (LIMBOTO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemarin malam, Senin (5/11/2018) menggelar Paripurna Ke 25 dalam rangka pembicaraan tingkat satu, pembahasan Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Badan Permusyaratan Desa.

Sidang paripurna Ranperda tersebut di buka dan di pimpin langsung oleh ketua DPRD, Sahmid Hemu, di dampingi Wakil Ketua Irwan Dai, Sekretaris Dewan dan dihadiri oleh 25 Anggota Dewan. Turut hadir Bupati Gorontalo, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala OPD, Unsur Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama.

Sahmid Hemu mengatakan, dasar dibuatkannya ranperda BPD ini merupakan aspirasi dari asosiasi BPD yang ada di daerah kabupaten gorontalo. Untuk itu selanjutnya DPR memberikan rekomendasi kepada Komisi III.

“Pembuatan ranperda ini juga bagian turunan pasal undang-undang pemerintahan desa nomo 6 2014,” kata Sahmid

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Jayusdi Rivai menambahkan, berdasarkan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan sesuai mekanisme Peraturan Tata-Tertib Dewan. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Umumnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda, yang diharapkan secara efektif menciptakan pembaruan di desa untuk mendudukkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai aktor pembaruan mewujudkan demokrasi di desa, maka perlu melakukan pengaturan tentang BPD, melalui Peraturan daerah.

Disamping undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi acuan, kata jayusdi, Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

“Sasaran yang akan diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Badan Permusyawaratan Desa, yakni membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisiendan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan
umum, dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.” Pungkas Jayusdi.

 

Penulis: Even Makanoneng

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top