Penyidikan Kasus Pose Satu Jari Dihentikan, Ini Pernyataan Sikap Tim Advokat Nusantara – REPUBLIKPOS.COM
Press Release

Penyidikan Kasus Pose Satu Jari Dihentikan, Ini Pernyataan Sikap Tim Advokat Nusantara

REPUBLIKPOS (JAKARTA) – (6 Nopember 2018) Untuk dan atas nama Tim Pelapor “Advokat Nusantara” yang telah membuat laporan atas dugaan kampanye terselubung yang tertuang dalam Pasal 282 dan 283 ayat (1, 2) dan Pasal 547, UU No. 7 tahun 2017, yang isinya seperti di bawah ini:

1. Pasal 282, pejabat negara, pejabat strukttrral, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuit keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;

2. Pasal 283, pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

3. Pasal 547, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.
36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan Surat Pemberitahuan BAWASLU RI tertanggal 6 November 2018, yang menyatakan laporan Pelapr No. 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018 “TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI dan TIDAK MEMENUHI UNSUR KETENTUAN PIDANA SEBAGAIMANA PASAL 547 UU NO. 7 TAHUN 2017.”

Sekalipun dalam Putusan tersebut belum seluruhnya memenuhi harapan Pelapor untuk bisa dilakukan pengusutan lebih lanjut dan mendalam oleh BAWASLU RI terhadap dugaan penggunaan fasilitas negara dalam acara penutupan Annual Meeting di Bali, yang telah menyisipkan “Slogan Pose Satu Jari: yang mengoreksi tanda II (Victor) atau Perdamaian yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Menteri Keuangan (Luhut Binsar Panjaitan danj Sri Mulyani) dengan mengatakan NOT DUA, NOT DUA, dan NO TWO, SERTA menutupnya dengan Two for is Prabowo and One for is Jokowi, yang menandakan tanda untuk PASLON CAPRES DAN CAWAPRES NO. URUT 01, pada rangkaian acara Kenegaraan Resmi penutupan Annual Meeting IMF dan World Bank di Bali”.

Harapan Pelapor dengan Putusan ini, kepada para Pejabat Negara yang terikat dengan aturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk bisa berlaku Arif, Jujur dan Bertanggung-jawab, karena dalam pelaksanaan kampanye ini, kita semua harus berlaku akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Akuntabel disini erat kaitannya dengan transparansi, yang berarti aktivitas tersebut tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi, sebab hal itu selalu berhubungan dengan kepentingan publik sebagai para pemilih, yang menghendaki perlakuan yang tidak memihak, Jujur dan Adil.

Publik membutuhkan suatu Putusan Sidang BAWASLU RI yang Adil dan transparan sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Negara, baik secara administrasi, pelanggaran dalam masa Kampanye pemilu (yang bersifat TSM) maupun telah terjadinya tindak pidana pemilu, tidak hanya dimaknai menjadi ranah peserta pemilu saja, melainkan juga menjadi peran aktif masyarakat secara luas, untuk ikut memantau dan mengingatkan bagi pelaksanaan pemilu supaya berlaku Bersih, Jujur, Adil dan Bertanggungjawab.

Bahwa peran adanya pelaporan ini, dilakukan secara mandiri dari masyarakat haruslah mendapat apresiasi yang tinggi dari semua pelaksana pemilu di negeri ini, sehingga tidak ditanggapi remeh, dan dianggap tidak tahu perihal politik dengan segala peraturan yang seakan menjadi ranah milik “mereka / Pejabat Negara”.
Pelanggaran demi pelanggaran seolah hanya milik “mereka” yang mengerti aturan permainan untuk bisa berkata: pagi apa, siang bertindak apa ?, apakah cara yang seperti ini harus diwariskan kepada generasi selanjutnya …?

Untuk itu kami mengajak semua pihak, khususnya para kontestan Pemilu Tahun 2019 agar kedepan kita senantiasa berlaku KSATRIA, JUJUR DAN BERWIBAWA dalam setiap perbuatan untuk dapat memberikan contoh bagi generasi muda bangsa Indonesia, bahwa kita semua, bisa berbuat tanpa harus
berlaku MELANGGAR ATURAN MAINNYA.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top