Jayusdi: Saran Pembentukan Angket Salah Sasaran – REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Daerah

Jayusdi: Saran Pembentukan Angket Salah Sasaran

alterntif text

REPUBLIKPOS (LIMBOTO) – Ketua Komisi I Jayusdi Rivai yang juga sebagai Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyayangkan sikap masyarakat yang tergabung dalam AMPD atas usul terkait pembentukan panitia Angket DPRD tentang hasil putusan PN Kota Gorontalo.

Menurut Jayusdi, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Nah, sekarang yang dilaporkan masyarakat yang tergabung dalam AMPD itu adalah masalah pribadi bukan pemerintahan, dan itu sifatnya perdata.” Ujar Jayusdi

Sehingga kalau kasusnya bersangkutan dengan masalah kebijakan yang diputuskan oleh pengadilan maka mungkin bisa di angketkan. Akan tetapi karena hal ini hanya menyangkut hutang piutang pribadi apakah bisa dijadikan prmbentukan hak angket?

“Kan, tidak seperti itu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah jika setiap orang punya hutang, apakah harus dibuatkan angket oleh DPR?” Terang Jayusdi kepada sejumlah awak media, Senin (8/10/2018).

Ia, Jayusdi meturkan, permasalahan ini hanya karena Bapak Nelson Pomalingo melekat sebagai Bupati. Maka selalu dikaitkan dengan pemerintahan.

Kejelasan tetap dari masalah ini juga masih belum jelas, apakah sudah ingkrah atau belum, prosesnya baru pengadilan tahap awal. Maka terlalu dini jika langsung diputuskan harus membentuk angket. Seperti itu kajian kami di Fraksi PPP.

“Secara fraksi kami menolak untuk dilakukan pembentukan angket, dan salah sasaran.” Tutup Jayusdi

Even Makanoneng

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top