Pemprov Gorontalo Siap Tindak Lanjut SKB Mendagri, BKN, dan Menpan RB – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Pemprov Gorontalo Siap Tindak Lanjut SKB Mendagri, BKN, dan Menpan RB

JAKARTA (REPUBLIKPOS) – Bagi para aparat sipil negara (ASN) yang berstatus sebagai terpidana dalam kasus penyalahgunaan jabatan, atau yang berkaitan dengan jabatan akan dijatuhi sanksi diberhentikan secara tidak hormat dari statusnya sebagai ASN.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Anis Naki, usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional yang dihadiri Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), MenPan RB, dan seluruh Sekda tingkat provinsi, kabupaten/kota, se-Indonesia, di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (13/9).

“Sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) dari Mendagri, Kepala BKN, dan Menpan RB, maka PNS yang terlibat dalam kasus kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan dijatuhi sanksi diberhentikan dengan tidak hormat,” ungkap Sekda Anis Naki saat ditemui oleh awak Republikpos.com.

Anis menambahkan, bahwa penerapan sanksi tersebut paling lambat bulan Desember tahun 2018 ini.

Untuk diketahui, di lingkup Pemprov Gorontalo, ada enam ASN yang telah menerima putusan dari pengadilan terkait kasus penyaahgunaan jabatan. Sementara untuk tingkat kabupaten dan kota ada 26 orang ASN.

“Dengan rapat bersama ini, setidaknya pada Desember tahun ini semua PNS yang telah dijatuhi hukuman pengadilan harus sudah diberi sanksi sesuai SKB yang tadi dibacakan.” ungkap Anis Naki.

LARASATI WIDYA

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top