Tekan Angka Pernikahan Dini, Bupati Gorut Instruksikan Ini - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Tekan Angka Pernikahan Dini, Bupati Gorut Instruksikan Ini

GORUT (REPUBLIKPOS) – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya untuk lebih memaksimalkan Program Keluarga Berencana yang digalakkan oleh Pemerintah Pusat melalui BKKBN. Sebagai bukti nyata disejumlah Kecamatan yang ada di Daerah Gorut sudah memiliki kampung KB yang sadar akan Program KB yakni Dua Anak Cukup.

Meski demikian, dari hasil penelitian tim BKKBN Pusat bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Gorontalo, fakta bahwa di Daerah Provinsi Gorontalo menempati urutan kedua jumlah keluarga yang menikah di usia dini, diatas Daerah Sulawesi Barat yang menempati urutan pertama pernikahan dini ini. Hal ini diungkapkan Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin saat membuka acara rapat sidang isbat nikah mobile, Kamis (6/9) di Aula kantor Camat Sumalata.

Dalam acara tersebut, Bupati Indra yasin mengungkapkan bahwa daerah Gorut yang memiliki 124 ribu jiwa orang masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan Daerah Kabupaten/Kota lainnya. Sehingga, Bupati Indra Yasin pun tidak memungkiri bahwa Daerah Gorut termasuk dalam kategori daerah tertinggi dalam hal pernikahan dini se-Provinsi Gorontalo.

“Ya, dari hasil penelitian para tim dari BKKBN Pusat, Gorut memang tertinggi dalam hal kasus pernikahan dini. Memang kami tidak bisa pungkiri banyaknya kasus hingga 17.725 keluarga kami yang menikah dibawah usia rata-rata 21 tahun kebawah. Akan tetapi definisi dewasa yang dimaksudkan jika dilihat dari segi aturan memang belum layak. Akan tetapi dalam pandangan ajaran Agama berbeda. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian khusus dalam menekan kasus pernikahan dini”, ungkap Bupati Indra Yasin.

Bupati pun menjelaskan pemerintah daerah hingga saat ini sudah meminimalisir berbagai kasus pernikahan dini melalui sosialisasi di setiap sekolah, berbagai program pendidikan gratis yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh siswa maupun remaja. Akan tetapi, belum maksimal dalam penerapan kepada masyarakat itu sendiri.

Sehingganya, perlu adanya keterlibatan aktif semua pihak baik Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, BKKBN, dan Kementerian Agama dalam menekan angka pernikahan dini di daerah.

Olehnya, Bupati Berharap kedepan akan ada aturan yang disepakati bersama semua pihak terkait dalam menekan jumlah angka kasus pernikahan dini di daerah.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top