Dinilai Menyalahi Aturan Dekot Minta Billboard Dibongkar - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Daerah

Dinilai Menyalahi Aturan Dekot Minta Billboard Dibongkar

Ketua komisi b dprd kota gorontalo, ariston tilameo.

GORONTALO (REPUBLIKPOS) – Komisi B dan C DPRD Kota Gorontalo, Senin (20/8) menggelar rapat bersama SKPD terkait pembangunan billboard ditengah ruas jalan Nani Wartabone Kota Gorontalo yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Saat dimintai penjelasan oleh dekot, SKPD dalam hal ini diwakili oleh Novie kapala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DISPERKIM) kota gorontalo yang juga sebagai PLT Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengaku pihak PT. Sarana Mitra yang mendirikan billboard ini, telah mengajukan izin sejak tahun 2015 namun pihaknya menolak memberikan izin.

Pasalnya menurut Novie PLT PU ini, undang-undang melarang pembangunan billboard ditengah ruas jalan.

“Sebenarnya izin ini sudah diajukan sejak 2015 sewaktu saya masih kepala dinas tata kota. tidak diterbitkan karna saya kira UU melarang itu, PERDA mengatur dan PERWAKO mempertagus tentang ratorium pembangun bilboard diruas jalan nani wartabone” tuturnya.

Menanggapi penjelasan itu, DPRD Kota Gorontalo meminta kepada SKPD terkait untuk membongkar billboard yang didirikan oleh PT. Sarana Mitra ini. dan memberikan waktu selama 3 minggu untuk melakukan pembokaran.

“Pembangunan billboard ini menyalahi aturan UU jalan, dan lebih mengagetkan tidak ada satu SKPD-pun yang memberikan izin mendirikan billboard, maka kami memberikan waktu 3 minggu kepada SKPD untuk membongkarnya” kata Ketua komisi C Hais Karel Nusi.

Pembangunan billboard itu sendiri dikhawatirkan oleh DPRD Kota Gorontalo dapat mengganggu pengguna jalan karena letaknya tepat berada ditengah ruas jalan.
“Billboard ini beresiko untuk pengguna jalan, khawatirnya hanya karena membaca iklan di billboard bisa beresiko kecelakaan”. ungkap Ketua Komisi B Ariston Tilameo.

SKPD sendiri akan berkoordinasi dengan Wali Kota Gorontalo untuk memenuhi permintaan DPRD Kota Gorontalo. “Karena jelas tidak memiliki IMB, kami akan berkoordinasi dengan Wali Kota Gorontalo untuk sistem pembongkaran” tutup Novie.

PENULIS: Moh. Afandi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top