Pemkab Pohuwato Kirim Tim Studi Untuk Berguru ke Pemkab Gorut Soal Ini - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Pemkab Pohuwato Kirim Tim Studi Untuk Berguru ke Pemkab Gorut Soal Ini

alterntif text

GORUT (REPUBLIKPOS) – Pelaksanaan Pemilihan Anggota dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serentak di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi percontohan yang bagi daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh tim studi Kabupaten Pohuwato yang melakukan studi komparatif tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan pemberhentian anggota dan Pengurus BPD di Gorontalo Utara, pada Kamis (2/8) kemarin.

Pejabat Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Sofyan Djaijun saat menerima rombongan tim studi komparatif dari Kabupaten Pohuwato mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota dan pengurus BPD serentak ini adalah usul inisiatif dari legislatif yang kini telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

“Ini cukup berdampak positif di masyarakat, dimana animo masyarakat untuk menyukseskan pemilihan anggota dan pengurus BPD ini cukup besar. Melebihi pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati, maupun Gubernur dan Legislatif.” ungkap PJ Sekda Gorut Sofyan Djaijun.

Dengan adanya perda ini juga, kata Sofyan, membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi anggota BPD. Kegiatan ini pula dimanfaatkan panitia untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Sementara itu rombongan tim studi komparatif Kabupaten Pohuwato yang dipimpin langsung Staf Ahli bidang Pengembangan SDM Pohuwato, Ikbar Salam mengungkapkan bahwa Kabupaten Pohuwato memilih Gorut sebagai tujuan studi komparatif, dikarenakan Gorut dinilai sukses dalam melaksanakan pengisian BPD hampir di seluruh desa se-Kabupaten Gorut.

“Ya, selain sebagai ajang Silaturahim antara pemda Gorut dengan Pemda Pohuwato, kami juga Ingin mengadopsi serta melihat dari dekat mekanisme penerapan, penyusunan tentang Perda yang mengatur tentang BPD. Sebab di Kabupaten Pohuwato sendiri ada sekitar 64 desa yang akan melaksanakan pemilihan anggota dan pengurus BPD.” kata Ikbar.

Secara umum, kata Ikbar, aturan dari pemerintah pusat sudah ada, akan tetapi dalam prosesnya harus diterapkan melalui Perda, maka perlu di tindaklanjuti dengan melihat mekanismenya di Kabupaten Gorut. Sehingga dalam mencari bakal calon pengurus BPD perlu diantisipasi dengan payung hukum yang jelas. “Maka Gorontalo Utara adalah pilihan yang tepat bagi kami dalam melaksanakan studi komparatif,” imbuhnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top