Gelar Sidak di RS Dunda, Aleg Kabgor Pertanyakan Soal Pengadaan Sejumlah Alkes – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Gelar Sidak di RS Dunda, Aleg Kabgor Pertanyakan Soal Pengadaan Sejumlah Alkes

aleg dprd kabgor kala menggelar sidak di rs dunda beberapa waktu lalu. foto: even makanoneng.

LIMBOTO (REPUBLIKPOS) – Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit MM Dunda (RS. Dunda Limboto) Kabupaten Gorontalo mendapat sorotan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo. Hal terungkap kala sejumlah anggota legislativ Kabupaten Gorontalo melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit terbesar di Kabupaten Gorontalo tersebut, Senin (30/7/2018) kemarin.

Dari sidak tersebut, para Aleg Kabgor ini menemukan adanya sejumlah alat kesehatan yang pengadaannya dinilai mubazir. Salah satu alat yang diklaim mubazir tersebut adalah fiberscan atau alat pendeteksi penyakit liver. “Dari data yang ada jumlah penyakit tertinggi yang ditangani oleh rumah sakit ini adalah demam typoid. Seharunya yang diadakan adalah peralatan yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Bukan malah yang lain,” ujar Syam T. Ase, Aleg DPRD Kabgor dari Partai Persatuan Pembangunan.

Hal ini juga, kata Syam, menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi didalam manajemen rumah sakit. “Ini terbukti karena pengajuan barang yang seharusnya diketahui oleh KSM tetapi kenyataanya tak demikian.” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Aleg Kabgor lainnya, Iskandar Mangopa. Kepada pihak RS Dunda, Iskandar berharap agar memperbaiki sistim koordinasi dan tata kelola perencanaan dalam pengelolaan rumah sakit. “Informasi lainya juga yang kami dapatkan harga alat kesehatan ini cukup mahal, sekitar 1,2 Milyar. Sehingganya kami meminta jangan sampai hal serupa bisa terjadi lagi.” ujar Iskandar.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit MM Dunda Limboto, dr. Natsir Abdul yang dihubungi secara terpisah mengakui, jika persoalan tersebut akibat dari kurangnya koordinasi dalam tubuh manajemen rumah sakit yang Ia pimpin. Natsi menjelaskan bahwa selama ini pengajuan pengadaan hanya berdasarkan user atau yang memakai alat tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dokter penanggungjawab ruangan, sehingga berimbas pada persoalan ini.

“Kedepannya kami akan lebih tegas lagi dalam hal perencanaan termasuk tak melihat permintaan user saja tetapi juga harus ada persetujuan dokter penanggungjawab serta komite medis dan lainnya,” tutupnya.

PENULIS: Even Makanoneng

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top