DEKAB Gorontalo Gelar RDP Dengan PLN, Ini Yang Dibahas – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

DEKAB Gorontalo Gelar RDP Dengan PLN, Ini Yang Dibahas

LIMBOTO (REPUBLIKPOS) – Komisi II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. PLN Persero Rayon Limboto di Ruangan Dulohupa Komisi III, Selasa (31/7/2018) kemarin.

RDP ini digelar untuk mengevaluasi anak usaha Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait kondisi masalah pemasangan tiang listik di Kabupaten Gorontalo khususnya desa-desa terpencil.

Anggota Komisi III DPRD Kabgor, Syaripudin Bano, mengatakan, RDP ini digelar karena adanya keluhan masyarakat. Dimana dari laporan itu, di Desa Karya mukti, Dusun 1, Bandungrejo dan Desa Tilihua terdapat beberapa penyangga kabel yang tidak memiliki tiang listrik. Bahkan ada yang sudah delapan tahun masih mengunakan tiang bambu dan kayu sebagai penyangga kabel PLN.

“Ini jelas sangat membahayakan dan mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi tersebut.” ujar Syaripudin.

Apalagi pernah kejadian dimana hewan ternak milik warga tewas kesetrum karena terlilit kabel listrik milik PLN. “Kejadiannya itu di Kecamatan Mootilango. Tapi Alhamdulillah tidak ada korban jiwa manusia.” imbuhnya.

Syarifudin menambahkan bahwa di pemukiman warga terutama di desa desa, masih banyak ditemukan sambungan listrik yang dilakukan dengan mencantol listrik dari rumah warga lainnya. “Untuk itu kami berharap agar program listrik masuk desa dapat segera terealisasi. Mengingat kondisi seperti ini masih banyak terjadi di desa-desa,” tukasnya.

Selain itu, disampaikan pula keluhan dari warga ke DPRD terkait mahalnya tarif dasar listrik saat ini. “Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh dengan mahalnya tarif listrik saat ini. Biasanya token yang dibeli seharga 50 ribu dapat dipakai untuk seminggu. Sekarang hanya dapat digunakan sampai 3 hari saja,” jelas Syarifuddin.

Menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh sejumlah aleg, Pelaksana Tugas Manajer PLN Rayon Limboto, Rahmat Rajak mengungkapkan bahwa untuk pemasangan tiang listrik di masing masing wilayah Kabupaten Gorontalo, pendataannya melalui hasil survey dilapangan oleh tim. Dan hal ini diakuinya masih sangat terbatas mengingat jumlah tenaga tehnisi survey dari PLN yang juga terbatas. Sehingga pihaknya sangat membutuhkan pengusulan dari pemerintah setempat, seperti Kades/Lurah atau pihak Kecamatan. “Malah dengan pengusulan dari desa atau kelurahan prosesnya akan lebih cepat. Mekanisme ini yang mungkin belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.” ujar Rahmat.

Terkait aduan lainnya, Rahmat menyampaikan bahwa hal tersebut akan dijadikan dasar pembahasan di internal PLN nanti. Terkait dengan kabel yang masih menggunakan penyangga bambu atau kayu, pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pendataan sebagai dasar untuk perluasan jaringan.

PENULIS: Even Makanoneng

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top