DEKOT Gelar Rapat Mediasi Polemik Lahan PT. Pelindo - REPUBLIKPOS.COM
alterntif text
Daerah

DEKOT Gelar Rapat Mediasi Polemik Lahan PT. Pelindo

alterntif text

GORONTALO (REPUBLIKPOS) – Usai turun lapangan dan meninjau langsung lahan milik PT. Pelindo yang disinyalir bermasalah, Dewan Kota (DEKOT) Gorontalo langsung mengambil langkah untuk memediasi masalah tersebut dengan menggelar rapat bersama pihak yang dirugikan dan pihak Pertanahan Kota Gorontalo di Aula 1 DPRD Kota Gorontalo, Senin (30/07/2018).

Dari rapat tersebut terungkah bahwa ada 2 pihak keluarga yang mengklaim memilki surat tanah atas sebidang tanah yang sama. Belum tuntas masalah tersebut, salah satu pihak menjual tanah tersebut ke PT. Pelindo. Hal ini jelas membuat pihak lainnya merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut ke DPRD Kota Gorontalo.

Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedriyanto Koniyo menyampaikan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri.

“Saya sudah sampaikan, muaranya pasti akan ke pengadilan. karena pengadilan-lah yang memiliki kewewenangan untuk memutus perselisihan hak milik”.

Sementara, pihak pelapor mengaku enggan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalih memiliki sertifikat tanah yang sah. Dilain sisi, PT. Pelindo sendiri telah membayar tanah tersebut pihak lain yang juga memiliki surat-surat lengkap atas kepemilikan tanah.

alterntif text

Karena kedua pihak pelapor dan terlapor ngotot, rapat tersebut tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Hanya saja pihak PT. Pelindo menyampaikan pada rapat tersebut akan segera melakukan pembagunan diatas tanah tersebut.

“PT. Pelindo akan segera melakukan pembangunan, nah saat proses pembangunan itu pasti akan terjadi clash yang akan mengundang pihak kepolisian. Saat itu akan ada keputusan siapa yang berhak atas tanah dengan pembuktian surat kepemilikan,” ujar Fedriyanto Koniyo.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Abubakar Deu telah mempersilahkan kepada pihak penggugat agar segera melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri.

“Siapa yang merasa dirugikan silahkan ke pengadilan, karena itu ranahnya pengadilan,” ungkapnya.

Abubakar juga menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa membatalkan sertifikat atau menghentikan pembangunan, proses jual beli antara PT. Pelindo dengan pihak penjual telah memenuhi syarat jual beli yang sah.

PENULIS: Moh. Afandi

alterntif text
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top