Soal Sanksi Kepada Aleg 4 Fraksi di Dekot, Ini Jawaban FYK - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Soal Sanksi Kepada Aleg 4 Fraksi di Dekot, Ini Jawaban FYK

Ketua DPRD Kota Gorontalo Ferdiyanto Koniyo. Foto: Istimewa

GORONTALO (REPUBLIKPOS) – Sanksi terhadap para aleg dari 4 fraksi di DPRD Kota Gorontalo karena mangkir saat sidang paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kota Gorontalo Feddiyanto Koniyo (FYK).

FYK yang dihubungi lewat sambungan telepon menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memberikan sanksi terhadap para aleg dari 4 fraksi yang tidak hadir pada sidang paripurna tersebut. “Saya tidak memberikan sanksi, tidak ada sanksi!” tegas FYK (19/07/2018).

FYK juga menjelaskan bahwa alasan dirinya tidak menandatangani surat tugas beberapa anggota DPRD Kota Gorontalo yang tidak hadir saat paripurna dan masuk dalam daftar Panitia Khusus (pansus) dalam tugasnya keluar daerah tersebutbukanlah sanksi melainkan sebagai contoh, karena seorang anggota DPRD tidak bisa melakukan boikot terhadap pembahasan APBD.

“Sidang paripurna APBD itu membicarakan uang rakyat, anggota dewan tidak bisa melakukan boikot terhadap pembahasan APBD. Apalagi tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Mereka sudah datang dikantor, hanya saja tiba-tiba meninggalkan secara bersamaan saat rapat. Jelas-jelas memperlihatkan ketidaksukaan kepada saya. saya tidak mengerti,” ungkap FYK.

Ketua DPRD Kota Gorontalo ini lanjut mengilustrasikan PANSUS anggota DPRD dalam tugasnya keluar daerah tidak lebih penting dari membahas APBD yang notabeneya adalah untuk kepentingan rakyat.

“Tugas pansus keluar daerah. Mereka memaksakan diri untuk keluar daerah. Padahal tidak melaksanakan kewajiban, kan saya yang kena. Ini sabagai contoh, untuk keluar daerah mau pergi lalu untuk membahas uang rakyat tidak mau,” tukas FYK.

Dalam pernyataannya FYK mengaku berdiri diatas pedoman aturan PP No. 12 tahun 2017 tentang sanksi yang akan diberikan pemerintah pusat jika angota DPRD tidak membahas APBD.

“Sanksinya malah lebih berat yakni tidak digaji selama 6 bulan. Jadi sekali lagi saya tidak memberikan sanksi,” lanjut FYK.

FYK juga berpesan kepada para anggota dewan agar memikirkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya patuh terhadap sumpah sebagai anggota DPRD untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi atau golongan” tutup FYK.

PENULIS: Moh. Afandi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top