Kena Sanksi, Anggota 4 Fraksi di DPRD Kota Gorontalo Pertanyakan Kewenangan Ketua Dekot - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Kena Sanksi, Anggota 4 Fraksi di DPRD Kota Gorontalo Pertanyakan Kewenangan Ketua Dekot

anggota 4 fraksi di dprd kota gorontalo gelar rapat terkait sanksi dan kewengan dari Ketua DPRD. Foto: M Afandi

GORONTALO (REPUBLIKPOS) – Sejumlah anggota DPRD Kota Gorontalo dari fraksi Bintang Indonesia Raya, PAN, PDIP, PPP melakukan rapat bersama Rabu (18/07/2018). Dalam rapat tersebut, para anggota Dekot Gorontalo ini menuangkan kekecewaan mereka terhadap ketua DPRD Kota Gorontalo, Fedriyanto Koniyo terkait sanksi yang diberikan kepada anggota DPRD dari empat fraksi tersebut, karena tidak menghadiri sidang paripurna dalam rangka penandatanganan berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kota Gorontalo terhadap Ranperda Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, Senin (16/07/2018) malam kemarin.

Ketua-ketua fraksi anggota DPRD Kota Gorontalo yang diwakili oleh Ariston Tilameo (PDIP) pemimpin rapat, Onis Jafar Akuko (Gerindra), Lukman Alinti (PAN), Moh. Rivai Bukusu (PPP), menyampaikan alasan ketidak hadiran dari 4 anggota fraksi partai tersebut dikarenakan kesibukan mereka sebagai anggota parpol. Apalagi saat ini mereka sibuk mengurusi pendaftaran anggota legislatif 2019 yang mendekati waktu penutupan.

Kekecewaan itu juga bertambah karena adanya pernyataan salah satu anggota DPRD Kota Gorontalo di salah satu media cetak lokal yang menyatakan bahwa ketidak hadiran anggota dari 4 fraksi tersebut karena adanya paksaan dan intervensi dari pihak luar.

“Kami mempertanyakan kewenangan ketua DPRD memberikan sanksi kepada kami, ketidakhadiran kami tidak ada intervensi dari pihak manapun, semata-mata karena kepentingan partai. Kami meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Gorontalo untuk memproses oknum anggota DPRD untuk dapat diproses oknum yang mengeluarkan statement tersebut” tegas Ariston Tilameo.

Hal serupa juga disampaikan oleh Aleg Kota Gorontalo lainnya, Lukman Alinti. Ia menilai bahwa sanksi yang disampaikan oleh ketua DPRD Kota Gorontalo saat sidang paripurna tersebut tidak sesuai tata tertib. “Kami mempertanyakan sanksi apa yang akan diberikan. Pemberian sanksi itu ada syarat-syaratnya. Itu jelas didalam tata tertib, itupun harus ada teguran dari Badan Kehormatan (BK),” ujar Lukman Alinti.

Rapat yang dilaksanakan di kantor DPRD Kota Gorontalo itu berlangsung tanpa kehadiran Ketua DPRD Kota Gorontalo dan anggota lainnya, karena sedang melakukan perjalan dinas.

Hasil rapat tersebut meminta kepada ketua DPRD untuk menggelar rapat paripurna internal DPRD Kota Gorontalo membahas soal sanksi dan pernyataan salah satu oknum anggota DPRD tersebut, dan membahas terkait kewenangan Ketua DPRD dalam menjatuhkan sanksi bagi anggota DPRD.

PENULIS: Moh. Afandi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top