Bawaslu Nyatakan Laporan Kuasa Hukum ADHA-CBD Memenuhi Syarat – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Bawaslu Nyatakan Laporan Kuasa Hukum ADHA-CBD Memenuhi Syarat

REPUBLIKPOS.COM, Gorontalo – Aduan tim kuasa hukum ADHA-CBD ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharuddin saat menggelar konfrensi pers usai pelaksanaan sidang pendahuluan atas laporan Tim Kuasa Hukum Adha-CBD, terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh pasangan calon lain peserta Pilkada Kota Gorontalo.

“Laporan ini sejak disampaikan oleh pelapor pada tanggal 27 Juni, langsung kami lakukan pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan tersebut kami sampaikan melalui Sidang Pendahuluan kepada pelapor dan terlapor, bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil,” kata Jaharudin.

Sesuai dengan keterangan dari pihak Bawaslu, bahwa tim kuasa hukum ADHA-CBD telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Gorontalo, Ryan Kono, dan ayahnya, yakni Roem Kono, pada 26 Juni 2018 silam.

Dari laporan tersebut, terlapor Ryan Kono dan Roem Kono diduga telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan membagi-bagikan sejumlah uang dan barang dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Marten Taha – Ryan Kono. Dan hal itu dilakukan pada masa tenang Pilkada, yakni pada malam hari jelang hari pencoblosan.

Loading...

Setelah menyatakan bahwa aduan dari tim kuasa hukum ADHA-CBD tersebut memenuhi syarat, pihak Bawaslu kemudian akan melanjutkan agenda ke sidang pemeriksaan. Dimana pada sidang itu, akan disampaikan pokok-pokok permohonan dari pelapor, dan kemudian mendengarkan jawaban dari terlapor yang dilanjutkan dengan pembuktian.

“Pada masa pembuktian nanti, pihak pelapor akan membuktikan apa yang didalilkan. Begitu juga dengan terlapor yang akan membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar atau tidak.” jelas Jaharuddin.

Jaharuddin juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengundang pihak lain, yakni lembaga terkait atau ahli, jika dalam proses pembuktiannya nanti ditemukan kesulitan untuk memutuskan apa yang terjadi dalam kejadian ini. “Untuk pihak lain atau ahli bisa dihadirkan oleh pelapor atau berdasarkan dengan kebutuhan kami majelis,” paparnya.

Setelah semua proses berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2017, proses ini akan ditutup dengan Sidang Putusan yang akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja setelah laporan didaftarkan, yakni tanggal 2 Juli 2018.(*)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top