Kejaksaan Diminta Segera Tuntaskan Kasus Korupsi 7 Ruas Jalan di Kota Gorontalo – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Kejaksaan Diminta Segera Tuntaskan Kasus Korupsi 7 Ruas Jalan di Kota Gorontalo

Salah satu orator saat menyampaikan aspirasinya di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Selasa (3/7). Foto: Pojok6.com

REPUBLIKPOS.COM, Gorontalo – Ratusan massa aksi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Penegak Hak Rakyat (Yaphara), Selasa (3/7), menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kedatangan mereka ini untuk mempertanyakan penanganan sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Salah satu kasus korupsi yang disoroti oleh massa aksi adalah kasus dugaan korupsi 7 ruas jalan, yang saat ini proses penyidikannya masih berlangsung.

“Kajati Gorontalo mengatakan bahwa penanganan kasus ini sudah 99 persen, tapi kenyataan dilapangan justru tidak relevan, karena hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang ditahan,” kata koordinator aksi, Rauf Abdul Azis, kepada wartawan.

Pria yang kerap disapa Sindu ini juga mempertanyakan alasan pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang telah menetapkan status tersangka kepada sejumlah pegawai yang berstatus honorer dalam kasus dugaan korupsi proyek 7 ruas jalan di Kota Gorontalo. Dia juga mendesak agar pihak Kejati Gorontalo agar segera mencabut status tersangka pada sejumlah tenaga honorer tersebut, karena dianggap tidak tepat.

Loading...

“Menurut kami, penetapan tersangka kepada para honorer yang diduga terlibat dalam kasus ini terlalu cepat. Sehingga kami meminta, agar status tersangka kepada para honorer dan bawahan yang notabene hanya menerima perintah, sebaiknya di SP3kan saja. Kasihan pihak keluarga mereka yang terbelenggu gara-gara status tersebut,” tegasnya.

Terkait dengan tuntutan massa aksi soal belum adanya tersangka yang ditahan dalam kasus dugaan korupsi 7 ruas jalan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Yudha Siahaan menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kelengkapan berkas dan alat bukti terlebih dahulu.

“Kami masih menunggu data dan bukti cukup. Kalau kita sudah yakin dengan pemberkasan ini, kita akan melakukan penahanan,” kata Yudha, seperti yang dilansir oleh Pojok 6.

Terkait dengan kelengkapan berkas dan alat bukti, pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo juga telah memeriksa Walikota Gorontalo Marten Taha sehari sebelumnya. “Kemarin Pak Marten juga sudah diperiksa sebagai saksi, untuk menambah kelengkapan berkas terkait penganggaran dan pengadaanya,” tandas Yudha.(*)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top